RUANG PUBLIK ALTERNATIF SEBAGAI INSTRUMEN CIVIL SOCIETY DI KOTA SURABAYA (Studi Kasus Forum Kota Surabaya dan Dewan Kota Surabaya)

Niken Rooshany, 079615121 (2002) RUANG PUBLIK ALTERNATIF SEBAGAI INSTRUMEN CIVIL SOCIETY DI KOTA SURABAYA (Studi Kasus Forum Kota Surabaya dan Dewan Kota Surabaya). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
P 14-02 Roo r.pdf

Download (334kB) | Preview
[img]
Preview
Text
P 14-02 Roo r.pdf

Download (334kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Realitas dan pengalaman menunjukan bahwa kinerja real dari DPRD dan pemerintah daerah menunjukkan transfonnasi yang masih di luar jangkauan. Kehadiran ruang publik yang otonom, diharapkan dapat menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah setempat, dalam hal ini eksekutif dan legislatif. Melalui langkah pendekatan partisipasi masyarakat. Cita~cita yang hendak dicapai dalarn ruang publik otonom ini adalah membangun masyarakat warga (civil society). Konsep suatu bangsa yang semua unsurnya ikut berpartisipasi merumuskan kepentingan bersama. Forum Kota Surabaya (FKS) dan Dewan Kota Surabaya (DKS) merupakan aliansi berbagai stakeholder yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kota Surabaya. Keberadaan FKS dan DKS yang masih belum bisa diterima oleh lembaga legislatif, menyebabkan berbagai masukan nota bene merupakan aspirasi dari warga, tidak bisa tersalurkan dengan baik. Di sist lain FKS dan DKS telah mampu mendorong masyarakat untuk berfikir kritis. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan ruang publik otonom di Surabaya berjalan kurang efektif. Berbagai masalah pendanaan, persoalan StruktUf yang tidak jelas, kapabilitas para penyelenggara ruang publik menjadi pertanyaan. FKS terpaksa harns membubarkan diri setelah berjalan kurang dari satu tahun, karena tidak adanya sumber dana yang dapat menggerakkan organisasi itu. Kemudian lahir ruang publik barn, DKS. Namun sepanjang perjalanan, keberadaan DKS masih jauh dari yang diharapkan. Terutama perannya sebagaipressure group. Untuk mewujudkan peran dan fungsi ruang publik diperlukan adanya jaringan kerja yang mantap yang dapat menjadi mendesakkan apa yang sudah menjadi kesepakatan warga terhadap pemerintah setempat maupun pemerintah pusat

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK P 14/02 Roo r
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
Niken Rooshany, 079615121UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ConsultantDwi Windyastuti, Drs., MAUNSPECIFIED
Depositing User: Dwi Prihastuti
Date Deposited: 28 Dec 2016 21:53
Last Modified: 12 Jun 2017 20:51
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/50204
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item