HARDIANTO WIDODO, 039714562 (2003) KEKHUSUSAN HUKUM MATERIIL DAN HUKUM FORMIL PENGADILAN HAM INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHNN 2000. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview

Text (ABSTRAK) KK PER 62-03 WID K.pdf Download (377kB) | Preview

Abstract

Dari pembahasan skripsi ini dapat diambil beberapa kesimputan yang diantaranya adalah sebagai berikut : a. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 ten tang Pengadilan HAM, Perkara pelanggaran HAM yang berat menjadi kewenangan dari Pengadilan HAM yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum. Kategori pelanggaran HAM yang berat menurut Undang-Undang Pengadilan HAM adalah kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sarna dengan yang diatur dalam Statuta Roma. Jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat pada dasarnya secara umum sudah diatur dalam KUHP, namun dalam KUHP perbuatan-perbuatan tersebut tidak secara tegas disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat namun hanya disebut sebagai tindak pidana. Selain mengatur tentang kategori pelanggaran HAM yang berat UndangUndang Pengadilan HAM juga menentukan ketentuan pemidanaan yang berbeda dengan seperti yang secarta umum diatur dalam KUHP. Secara umum ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pengadilan HAM lebih berat dibandingkan dengan KUHP, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan pidana minimum dan hukum pidana penjara dengan jangka waktu yang mencapai 25 tahun

Actions (login required)

View Item