KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH ANGGOTA TNI

Hasymi Muqorrobin, 031211131066 (2016) KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH ANGGOTA TNI. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
FH. 193-16 Muq k ABSTRAK.pdf

Download (106kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
FH. 193-16 Muq k.pdf
Restricted to Registered users only

Download (828kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana tertentu yang bersifat serius, terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara. Keberhasilan dalam pemberantasan korupsi juga bergantung kepada mereka yang mau mengungkapkan kebenaran. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai aparat penegak hukum dalam perkara tindak pidana korupsi dan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, namun menurut UU Peradilan Militer, KPK tidak berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh anggota TNI dikarenakan KPK bukan termasuk penyidik militer. Lain halnya apabila terjadi koneksitas dan/atau Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dalam perkara tersebut KPK dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan dan mengusut setiap orang yang terlibat. Timbul permasalahan apabila KPK tidak berwenang melakukan pemeriksaan, bagaimana mekanisme pemeriksaan tersebut ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Serta bagaimana pula mekanisme pemeriksaan terhadap perkara koneksitas dan/atau OTT oleh KPK. Kewenangan KPK sebagai salah satu penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi oleh anggota TNI tidak diakui dan diakomodir dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU Peradilan Militer. Dengan demikian apabila diketahui secara jelas KPK tidak memiliki kewenangan tersebut, maka KPK baru dapat melakukan pemeriksaan awal terjadinya tindak pidana korupsi apabila terjadi secara koneksitas dan/atau OTT. Kata Kunci : KPK, Militer, Korupsi, Prajurit TNI, Penyidikan

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK FH. 193-16 Muq k
Uncontrolled Keywords: KPK, Militer, Korupsi, Prajurit TNI, Penyidikan
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration > HV7551-8280.7 Police. Detectives. Constabulary > HV8031-8080 Police duty. Methods of protection > HV8073-8079.35 Investigation of crimes. Examination and identification of prisoners
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K4720-4780 National defense. Military law > K4725-4734 The military establishment. Armed forces
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K4720-4780 National defense. Military law > K4740-4760 Military criminal law and procedure
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
Hasymi Muqorrobin, 031211131066UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorSapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 11 Jan 2017 02:50
Last Modified: 11 Jan 2017 02:50
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/50917
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item