HAK UJI MATERIAL UNDANG-UNDANG (Analisis Terbadap Pasal S Ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPRI/2000)

MIFTAKHUL HUDA, 039514261 (2001) HAK UJI MATERIAL UNDANG-UNDANG (Analisis Terbadap Pasal S Ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPRI/2000). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
KK Pid 07 02 Hud h.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Bahwa dengan diberikan hak uji meterial undang-undang kepada MPR dengan bentuk peraturan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan perundang-undangan adalah berdasarkan pemikiran-pemikiran sebagai berikut : a. Ada anggapaan bahwa terdapat hubungan antara bentuk negara kesatuan dan ajaran Trias Politika (separation of power) dengan keberadaan hak uji peradilan terhadap undang-undang (judicial review) dalam sistem ketatanegaraan sehingga hak uji material undang-undang diberikan kepada MPR, sebagai lembaga tertinggi negara. Padahal pemikiran demikian adalah tidak berdasar, karena judicial review berkaitan dengan sistem check and balances dan pengakuan konstitusi tertulis sebagai hukum tertinggi (higher law). Dan dalam negara serikat memang terdapat fungsi tambahan judicial review, yakni melindungi hak-hak negara-negara bagian terhadap pemerintah federal. Jadi dengan demikian judicial review bukan monopoli negara serikat dan negara yang menganut separation of power.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 PID 07-02 HUD H
Uncontrolled Keywords: UJI MATERIAL
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Hukum Pidana
Creators:
CreatorsEmail
MIFTAKHUL HUDA, 039514261UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorHimawan Estu Bagijo, S.H., MH.UNSPECIFIED
Depositing User: Mrs. Djuwarnik Djuwey
Date Deposited: 11 Jan 2017 23:34
Last Modified: 11 Jan 2017 23:34
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/50960
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item