PERUBAHAN HUBUNGAN HUKUM KONTRAK KARYA MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SERTA AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN KONTRAK KARYA SECARA SEPIHAK

MUHAMMAD RIZAL LAKSANA, 031111028 (2015) PERUBAHAN HUBUNGAN HUKUM KONTRAK KARYA MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SERTA AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN KONTRAK KARYA SECARA SEPIHAK. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (abstrak)
FH.201-16 Lak p abstrak.pdf

Download (378kB) | Preview
[img] Text (fulltext)
FH.201-16 Lak p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan kaya dengan hasil alamnya. Sumberdaya alam berupa hasil pertambangan mineral dan batubara tersebar dari Sabang sampai Merauke. Agar dapat digunakan secara maksimal bagi kepentingan rakyat dibutuhkan pengelolaan yang baik dan benar. Kontrak karya merupakan bentuk pengusahaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara telah diubah keberadaannya dengan izin usaha pertambangan. Kedaulatan Negara terhadap penguasaan hasil tambang harus dipertegas dengan cara pemutusan kontrak karya secara sepihak apabila para pengusaha pertambangan tidak mengikuti peraturan hukum yang telah diganti dengan tidak meninggalkan unsur proporsionalitas terhadap adanya kontrak karya yang telah ada sebelumnya. Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah doctrinal research, dengan metode pendekatan masalah berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini berusaha untuk menganalisis keabsahan pemutusan kontrak karya secara sepihak oleh pemerintah serta urgensi perubahan sistem pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dari sebelumnya berbentuk kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pemutusan kontrak karya dapat dilakukan oleh pemerintah indonesia didasarkan pada kedaulatan negara atas sumberdayanya dan penegakan hukum dalam usaha pertambangan. Akan tetapi pemutusan tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena melibatkan unsur asing dengan nilai investasi dan penerimaan negara yang sangat besar. Urgensi dari perubahan kontrak karya ke izin usaha pertambangan tidak lain adalah karena kerusakan lingkungan yang sangat parah di wilayah sekitar pertambangan, pendapatan negara yang masih sangat sedikit dibandingkan keuntungan penjualan oleh pengusaha pertambangan asing serta lemahnya posisi pemerintah Indonesia dalam kontrak karya yang sejajar dengan pihak asing akibat adanya hubungan kontraktual. Kata kunci : Kontrak karya, Pemutusan sepihak, Pertambangan mineral dan batubara, Kedaulatan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.201-16 Lak p
Uncontrolled Keywords: Kontrak karya, Pemutusan sepihak, Pertambangan mineral dan batubara, Kedaulatan.
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K830-968 Obligations > K840-917 Contracts
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
MUHAMMAD RIZAL LAKSANA, 031111028UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorFaizal Kurniawan, S.H., LL.M.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 11 Jan 2017 23:46
Last Modified: 11 Jan 2017 23:46
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/50967
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item