KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENGENDALIAN KEBERADAAN ORANG ASING DI INDONESIA

QORRY FAUZIAH, 031211131033 (2016) KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENGENDALIAN KEBERADAAN ORANG ASING DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (abstrak)
FH.218-16 Fau k.Abstrak.pdf

Download (789kB) | Preview
[img] Text (fulltext)
51293.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kedaulatan suatu negara sebagai konsep hukum Internasional memiliki tiga aspek utama yaitu eksternal, internal dan wilayah (teritorial). Aspek teritorial dari kedaulatan itu adalah kekuasaan satu-satunya serta menyeluruh yang dijalankan oleh negara terhadap semua orang dan benda yang terdapat di bawah maupun diatas udara wilayah tersebut. Merupakan hak dari setiap negara untuk menjalankan jurisdiksinya terhadap wilayahnya dan terhadap semua orang dan benda yang ada di dalamnya, kecuali terhadap hak-hak kekebalan yang diakui menurut hukum Internasional. Hak jurisdiksi suatu negara merupakan pencerminan dari kewajiban negara-negara lain untuk tidak menjalankan jurisdiksinya di dalam wilayah itu kecuali atas izin dari negara yang bersangkutan. Institusi Imigrasi menempati posisi utama dan strategis dalam konteks pengendalian dan pengawasan orang asing, tidak saja menimbulkan konsekuensi tuntutan peranan yang optimal dalam merumuskan kebijakan keimigrasian menyangkut orang asing, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Perpindahan penduduk dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain merupakan salah satu sebab timbulnya berbagai permasalahan keimigrasian. Pelanggaran dan kejahatan keimigrasian pun akan timbul dengan datangnya orang asing di wilayah Indonesia, menyikapi akan hal tersebut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing akan diambil tindakan tegas. Dengan begitu banyaknya permasalahan mengenai Keimigrasian yang dapat mengancam kedaulatan Negara Republik Indonesia, dibutuhkan suatu upaya nyata untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui instrumen kebijakan oleh pemerintah dan Dirjend. Keimigrasian yang berupa dokumen keimigrasian serta pengawasan terkait status keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia. diharapkan dapat menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia dari pengaruh global dunia. Kata Kunci : Kedaulatan, orang asing, institusi imigrasi, pemerintah, pelanggaran keimigrasian, kejahatan keimigrasian, tindakan keimigrasian, dokumen keimigrasian, pengawasan

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.218-16 Fau k
Uncontrolled Keywords: Kedaulatan, orang asing, institusi imigrasi, pemerintah, pelanggaran keimigrasian, kejahatan keimigrasian, tindakan keimigrasian, dokumen keimigrasian, pengawasan
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV697-4959 Protection, assistance and relief > HV4005-4013 Immigrants
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3201 Foreign relations administration
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
QORRY FAUZIAH, 031211131033UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorLilik Pudjiastuti, Dr., S,H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 18 Jan 2017 01:56
Last Modified: 12 Jun 2017 17:59
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/51293
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item