RAHAYU FITRI APRILINA, 040811462 (2013) KAITAN KENAIKAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK DENGAN PENERIMAAN PPh PASAL 21, PPh OP, PPN DAN PPn BM KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWATIMUR I. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2013-aprilinara-24538&no=5 Download (1kB)
	Text (FULL TEXT) KKB KK-2 A.71-13 Apr k.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam rangka mewujudkan APBN yang mandiri, Indonesia harus meningkatkan penerimaan pajak. Tetapi masyarakat cenderung mengelak dari pembayaran pajak, untuk itu pemerintah memberi fasilitas berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai insentif sekaligus sebagai pelindung bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah menaikkan PTKP secara berkala untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi global. Namun wacana kenaikan PTKP menuai pendapat pro dan kontra. Di satu sisi, kenaikan PTKP akan berdampak menurunkan penerimaan PPh 21 dan PPh OP. Di sisi lain, dengan kenaikan PTKP diharapkan akan meningkatkan konsumsi masyarakat yang akan berujung pada kenaikan penerimaan PPN dan PPn BM. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Kenaikan PTKP di tahun 2005 dan 2006, justru menaikkan penerimaan PPh 21 dan PPh OP. Sedangkan di tahun 2009, penerimaan PPh 21 dan PPh OP menurun. Penerimaan PPN dan PPn BM pada tahun 2006 dan 2009 meningkat, namun pada tahun 2005 justru menurun. Pengaruh kenaikan PTKP nampak kurang dominan dalam penerimaan PPN dan PPn BM karena jumlah peningkatan yang ada jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan penerimaan PPh 21 dan PPh OP yang terjadi.

Actions (login required)

View Item