DIAH KUMALASARI, 039614382
(2000)
ASPEK HUKUM PEMBERIAN IZIN TRAYEK MOBIL PENUMPANG UMUM (MIKROLET) DI WILAYAH KOTA SURABAYA.
Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
Abstract
8eranjak dari uraian-uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya maka sampai pada kesimpulan sebagai berikut :
I. Perlunya perizinan angkutan sebagai salah satu fungsi pengaturan seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 ten tang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, adalah untuk mecapai kebijaksanaan tertentu dibidang angkutan jalan yaitu untuk pengendalian, terutama mengatur keseimbangan antara kebutuhan dan permintaan jasa angkutan. Adapun pelaksanaan pemberian perizinan di bidang angkutan selain dengan prinsip dekonsentrasi juga menganut sistem desentralisasi. Untuk pemberian izin trayek didesentralisasikan sebagai konsekuensi pemberian otonomi di bidang 1alu lintas dan angkutan jalan raya kepada Kepala Daerah Provinsi maupun Daerah Kota. Dalam pelaksanaan trayeknya masih banyak dijumpai penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pengemudi mikrolet yakni dengan melanggar jalur trayeknya. Dengan kata lain pe]anggaran itu dilakukan dengan eara melayani jalur trayek di luar jalur
yang telah ditetapkan dalam perizinannya. Namun demikian, sampai saat ini terhadap peJanggaran peraturan perizinan ini belum terlihat adanya tindakan yang diberlakukan oleh instansi pemberi izin, dalam hal ini Dinas LLAJ.
Actions (login required)
 |
View Item |
