PENANGANAN PKL DI SURABAYA (STUDI DlSKRIPTIF PENATAAN DAN PENERTIPAN PKL DI SURABAYA OLEH PEMERINTAM KOTAMADYA SURABAYA DENGAN AREA SAMPLING JL TUNJUNGAN, JL. PAHLAWAN, DAN JL. RAYA GUBENG)

ARIYA PRIMINDRA, 079815807 (2003) PENANGANAN PKL DI SURABAYA (STUDI DlSKRIPTIF PENATAAN DAN PENERTIPAN PKL DI SURABAYA OLEH PEMERINTAM KOTAMADYA SURABAYA DENGAN AREA SAMPLING JL TUNJUNGAN, JL. PAHLAWAN, DAN JL. RAYA GUBENG). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (Abstrak)
Fis P.09-03.Pri p.pdf

Download (229kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

PENANGANAN PKL DI SURABAYA ( STUDI DESKRIPSI UPAYA PENATAAN DAN PENERTIBAN PKL DI SURABAYA OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA DENGAN AREA SAMPLING JL TUNJUNGAN, JL PAHLAWAN, DAN JL RAYA GUBENG ) Keputakaan : Texbook 26 eksemplar, jurnal 14 eksemplar, surat kabar 22 eksemplar, dan produk hukum 2 buah. Jumlah Halaman : 3 Halaman ( lembar persetujuan, pengesahan dan persembahan), abstrak 3 halaman, daftar isi 5 halaman, table 52 halaman, dan 2 bagan ,isi 237 halaman, dan 6 macam lampiran Penangan PKL di Surabaya ( Studi Deskripsi Upaya Peataan dan Penertiban PKL di Surabaya oleh pemerintah Kotamadya Surabaya dengan Area Sampling J1. Tunjungan, J1. Pahlawan, dan J1. Raya Gubeng ), diangkat penulis sebagai judul karena penulis berkeingainan untuk mengangkat deskripsi fenomena PKL dan penangnannya oleh Pemerintah Kota Surabaya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mempertanyakan bagaimana peran pemerintah kota Surabaya dalam penanganan PKL, sejauhmana kebijakan penanganan PKL dapat mencerminkan dan menjalankan kapabilitas regulative system, dan sejauhmana kebijakan publik tentang penanganan PKL bersifat responsive terhadap aspirasi PKL. Penulis berusaha menjawab ketiga pertanyaan diatas dengan melihat objek kajian dalam dua sisi, baik pemerintah kota Surabaya sebagai institusi pembuat dan pelaksana VI kebijakan dan PKL yang dalam hal ini sebagai subjek hukuml objek penderita atau dengan kata lain sebagai sasaran dari kebijakan Pemerintah Kota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik koleksi data dokumen, literatur dan wawancara. Penentuan informan ditentukan atas keterlibatan dalam proses pemberlakuan kebijakan penanganan PKL dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Sample pertama, adalah para fungsionaris birokrat pemerintah kota. Sedangkan sample kedua, adalah para PKL yang are sampling dan jumlah populasinya didapat dengan cara non random dan sistimatic. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam menganalisa masalah adalah konsep Kebijakan Publik, konsep sector informal, teori-teori structural fungsional, dan teori ekologi perkotaan Dilapangan fenomena PKL dijabarkan mulai dari asala mula sector informal tersebut muncul dan eksis, dimana eksistensinya dikemudian hari menimbulkan gangguan pada area publik berupa merusak keindahan, kurangnya kebersihan, dan kesemrawutan lalu-lintas, dan lain sebagainya. Hingga keluarlah kebijakan pengaturan PKL, yakni SK walikota tentang kebijakan penertiban 7, 14, dan 21 jalur. Kebijakan tersebut didasari kebijakan sebelumnya yakni, Perda No 22 tahun 1987, dan SK walikota No 9 tahun 1999. Kebijakan penanganan PKL merupakan suatu produk hukum suatu sistim politik, karena sistim tersebut memiliki wewenang dan otoritas dalam regulasi. Suatu regulasi tidaklah cukup jika hanya pada tahapan selesai pembuatan tanpa sampai pada tahap penerapan. Sangatlah disayangkan bila dalam penerapan regulasi tersebut tidak komprenhensif dan menyentuh akar permasalahan yang ada. Tentunya hal tersebut akan kembali mempertanyakan apakah regulasi kebijakan yang dibuat dulunya mengakomodir atau merespon aspirasi pihak yang dalam hal ini menjadi subjekl sasaran kebijakan itu, yakni PKL. Jadi kembali pada hakekat kebijakan publik itu sendiri dibuat dan diperuntukkkan. Keberhasilan penanganan PKL tentunya tidak bisa hanya dengan memberlakukan kebijakan yang tidak merespon aspirasi PKL serta tanpa memperhatikan feedbacknya dikemudian hari. Dalam kasus penelitian ini disimpulkan bahwa kebijakan penanganan PKL hanya dapat mengatur dan menangani PKL untuk jangka pendek, mengingat kebijakan tersebut kurang menyentuh akar permasalahan yang ada. Dan hal tersebut dibuktikan adanya resistensi PKL kendati ada penggusuran PKL, mereka tetap kembali ketempat asal mereka berjualan. Sementara relokasi tempat yang baru kurang memperhatikan letak strategis ekonomis bagi PKL yang selalu muncul justru pada sentra dagangl keramaian.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FIS P 09-03 Pri p
Uncontrolled Keywords: TRAVELING - SALES PERSONNEL
Subjects: H Social Sciences
H Social Sciences > HF Commerce > HF5437-5444 Purchasing. Selling. Sales personnel. Sales executives
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
ARIYA PRIMINDRA, 079815807UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
UNSPECIFIEDKris Nugroho, Drs. , MAUNSPECIFIED
Depositing User: Mr Mudjiono Mudj
Date Deposited: 06 Feb 2017 21:01
Last Modified: 06 Feb 2017 21:01
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/52459
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item