AYU PUTRI WILUJENG, 041211331056 (2016) IMPLEMENTASI PENYUSUNAN ANGGARAN UPTD TERMINAL DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DI KABUPATEN NGANJUK. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (fulltext) A.380-16 Wil i.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
Preview	Text (Abstrak) A.380-16 Wil i Abstrak.pdf Download (293kB) | Preview

Abstract

Diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang menjelaskan komponen pokok dalam penyusunan anggaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah. Berdasarkan dokumen publik ini, maka seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat menyusun rencana kerja dan anggaran yang tertib, efisien, ekonomis, transparan, partisipatif, inovatif, akuntabel, dan aman untuk semua pihak yang terkait. Tahap pengganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Penelitian ini membahas tentang proses penyusunan anggaran pada UPTD Terminal Bus/Minibus Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif studi kasus deskriptif. Analisis dan interpretasi akan dilakukan untuk memperoleh pemahaman dalam mengevaluasi penerapan terhadap perencanaan penyusunan anggaran. Data yang digunakan adalah data kualitatif berupa data terkait dengan sejarah perusahaan dan landasan teori (literatur) yang mendukung penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu observasi, wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan mengenai anggaran. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran yaitu rencana strategis, standar pelayanan minimal, peraturan pemerintah, anggaran tahun sebelumnya, kondisi sarana prasarana, serta keterbatasan dana. Proses penyusunan anggaran UPTD Terminal Bus/Minibus Kabupaten Nganjuk dimulai dari usulan kebutuhan yang kemudian dijustifikasi oleh Sub Bagian Program dan Evaluasi untuk dijadikan RKA-SKPD, selanjutnya diverifikasi di TAPD dan disahkan oleh DPRD untuk selanjutnya menjadi DPA-SKPD. Kata kunci: Proses Penyusunan Anggaran, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Terminal

Actions (login required)

View Item