SYAlHUN AZIS, 048123701 E
(2004)
PENGAKUAN KEWAJIBAN DIESTIMASI SESUAI PSAK NO. 57
ATAS MANFAAT PENSIUN KARYAWAN
SEPERTI YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003
STUDI KASUS PADA PT "X".
Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
Abstract
Bedakunya Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengharuskan seluruh perusahaan untuk memberikan manfaat pensiun kepada setiap katyawan saat terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk perusahaan yang belum mengikutkan katyawannya pada dana Pensiun, berlakunya Undang-undang ini memberikan dampak yang besar terhadap laporan keuangannya, kanma perusahaan harns membayar manfaat pensiun seperti yang diatur dalam undang-undang, sedangkan bagi perusahaan yang mengikutkan katyawannya pada Dana Pensiun bedakunya Undang-undang ketenagakerjaan ini tidak ban yak memberikan dampak pada laporan keuangannya, karena kewajiban pembayaran manfaat pensiun telah ditanggung oleh Dana Pensiun, sedangkan perusahaan hanya diwajibkan membayar selisihnya, jika ternyata pembayaran yang dilakukan oleh dana Pensiun lebih keeil daripada ketentuan yang diatur oleh Undang-undang.
Dewan Standart Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, pada tanggal 03 Nopember mengesahkan PSAK No. 57 tentang kewajiban diestimasi, kewajiban Kontinjensi, dan Aktiva Kontinjensi. Kew'\iiban yang timbul akibat dari diberlakukannya Undang-undang No.13 tabun 2003 tentang ketenagakerjaan dapat digolongkan kedalam jenis kewajiban diestimasi.
Skripsi ini menitikOOratkan pada kewcgiban diestimasi yang timbul akibat penerapan Undang-undang No. 13 tahun 2003 pada perusahaan yang belum memiliki Dana Pensiun, adapun metode yang dipilih adalah pendekatan kualitatit; dengan mengambil obyek penelitian pada PT."X" , penelitian ini juga akan menguraikan eara perhitungan pengakuan kewajiban pertahun dan apa saja kendala yang dihadapi pada penerapan dilapangan.
Pada prakteknya PT."X" belum melakukan perhitungan beban manfaat pensiWl seperti yang diatur dalam Undang-Wldang No.13 tahWl 2003, hal ini dapat diUhat pada saat katyawan PT."X" mengundurkan din, PT."X" tidak memOOrikan kompensasi seperti yang diatur dalam Undang-Wldang No.13 tabWl 2003, tetapi perusahaan memberikan kompensasi seOOsar kebijakan intern perusahaan.
Dalam penghitungan OOban manfaat pemiun katyawan sesum dengan Undang-undang No.13 tahWl 2003, Penggunakan metode projected unit actuarial, dianjurkan, karena metode ini menjadi metode perhitungan wajib dalam lAS No.19 (Employee benefit), dan metode ini membebankan biaya merata dan sedikit meningkat pada setiap tahwmya.
Dalam penerapan metode perhitungan, harus dikaji secara berkala peneapaian asumsi-asumsi yang telah ditetapkan, brena perubahan asumsi akan memungkinkan dilakukannya koreksi atas estimasi yang telah ditetapkan, untuk itulah dibutuhkan jasa dari seorang aktuaris, untuk menilai kembali asumsi-aswnsi yang telah digunakan.
Actions (login required)
 |
View Item |
