KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM KPK MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI SEBELUM BERLAKUNYA UU NO. 30 TAHUN 2002

AAN YULIA, 030115308 (2006) KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM KPK MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI SEBELUM BERLAKUNYA UU NO. 30 TAHUN 2002. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
FH 57.06 Yul K(2005).pdf

Download (372kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

KPK berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undangundang Nomor 30 Tabun 2002 dengan mendasarkan kewenangannya pada Pasal 6 hurnf c dan Pasal 68 undang-undang ini, Hal ini dipertegas dengan adanya putusan Mahkamab Konstitusi yang menolak permohonan judicial review Bram Manoppo terhadap PasaI 68 Undang-undang Nomor 30 Tabun 2002, Dalam putusannya Mabkamah Konstitusi menyatakan bahwa kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan atau penuntutan berdasarkan Pasal 6 huruf c dan Pasal 68 tidak Illenerapkan asas retroaktif.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: FH 57-06 Yul k.
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
AAN YULIA, 030115308UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorH. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: Mr Bambang Husodo
Date Deposited: 15 Mar 2017 19:11
Last Modified: 15 Mar 2017 19:11
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/54550
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item