Titik Setiawati, 041414253019 (2017) PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN RISIKO STUDI KASUS PADA KANWIL DJKN “X”. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) abstrak.pdf Download (226kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) TESIS_Titik Setiawati_041414253019.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Manajemen risiko dipandang perlu untuk diterapkan di organisasi sektor publik karena adanya perkembangan kompeksitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, termasuk dalam hal pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Pembahasan mengenai pengelolaan BMN penting dan menjadi isu strategis karena adanya salah satu temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014, yaitu: adanya aset negara berupa tanah yang saat ini dikuasai/digunakan pihak lain, tidak sesuai dengan ketentuan Pengelolaan BMN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi implementasi manajemen risiko khususnya dalam pengelolaan BMN pada subyek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Kanwil DJKN “X”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kanwil DJKN “X” telah menerapkan manajemen risiko terhadap pengelolaan BMN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.09/2008 sebagaimana telah diubah menjadi PMK Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. Proses manajemen risiko telah dijalankan secara komprehensif sesuai dengan ISO 31000:2009, (2) Kanwil DJKN “X” selaku pengelola BMN telah mengelola BMN secara optimal sesuai dengan konsep Pemanfaatan BMN seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi PP Nomor 28 Tahun 2008 yang kemudian diubah kembali menjadi PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D, (3) Namun tingkat kepatuhan Satuan Kerja (Satker) Kementerian/ Lembaga (KL) selaku pengguna BMN masih relatif rendah dalam kegiatan optimalisasi pengelolaan BMN tersebut karena belum adanya peraturan yang jelas mengenai sanksi dan insentif untuk pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMN yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Simpulan penelitian ini adalah bahwa: (1) Perlu ditambahkan 1 KPI pada Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJKN “X” untuk mengontrol realisasi PNBP dari hasil optimalisasi Pemanfaatan BMN dan mencegah terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan BMN tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN, (2) Diperlukan peraturan yang jelas untuk mendorong tingkat kepatuhan pengelolaan BMN khususnya untuk kegiatan optimalisasi Pemanfaatan BMN terutama untuk Satker KL pengguna BMN.

Actions (login required)

View Item