RACHMAD ROBIANTO, 041210213108 (2016) UPAYA KEBERATAN ATAS SURAT PENETAPAN TARIF DAN NILAI PABEAN DALAM RANGKA IMPOR PADA PT.X. Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) FV.P. 113-16 Rob u abstrak.pdf Download (61kB) | Preview
	Text (lampiran) FV.P. 113-16 Rob u lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB) | Request a copy
	Text (bab 1) FV.P. 113-16 Rob u bab 1.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB) | Request a copy
	Text (bab 3) FV.P. 113-16 Rob u bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB) | Request a copy
Preview	Text (BAB 2) FV.P. 113-16 Rob u bab 2-min.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

3.1 Kesimpulan Dari uraian hasil Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan analisa selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Pengajuan keberatan terjadi dikarenakan beda persepsi antara importer dan petugas bea cukai sehingga sering terjadi perbedaan kode HS. Jika bea masuk yang terkoreksi sama besarnya dengan yang diajukan pertama, yang dilakukan hanya perubahan kode HS pada lembar PIB. Tetapi jika berbeda, maka setelah pembetulan PIB akan dikeluarkan SPTNP akibat kurang atau lebih pembayaran bea masuk. 2. pengajuan keberatan pemohon pengajuan keberatan harus sesuai dengan Peraturan Direktur Jaenderal Bea dan Cukai Nomor : Per- 1\BC\2011 pasal 2, dan juga syarat keabsahan surat keberatan harus diperhatikan terlebih dahulu agar untuk memperlancar proses dalam mengajukan keberatan, dan surat keberatan tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 3. Pengajuan keberatan yang diajukan PT.X sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Per-1\BC\2011 pasal 3 ayat 1 huruf a (2). 4. Dalam mengajukan keberatan PT.X sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Hal inisudah sesuai dengan pasal 3 ayat, dan juga sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-64\BC\1999 Tanggal 11 Oktober 1999 tentang petunjuk pelaksanaan pengajuan, serta surat DJBC Nomor S-391\BC.8\2004 tanggal 31 desebmer 2004 5. Hasil keputusan keberatan adalah ditolak dan ditetapkan lain , serta mengakibatkan kelebihan pembayaran BM, cukai, PDRI dan atau sanksi administrasi berupa denda, Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC, sesuai dengan peraturan Dirjen Bea dan Cukai- P-28 /BC /2009. 3.2 Saran Setelah seluruh proses dan kesimpulan tersebut, akan diberikan saran yang mungkin berguna khususnya bagi pihak PT.X dan program Diploma III perpajakan Fakultas Ekonomi Universtias Airlangga. 3.2.1 Saran untuk PT.X 1. Lebih teliti lagi dalam menentukan nilai pabean dan harus sesuai dengan dengan buku tarif nilai pabean yang terbaru pada saat itu agar tidak dikemudian hari jika terjadi pemeriksaan pajak, sanksi-sanksi yang mungkin timbul akibat kesalahan tertentu dapat diminimalkan. 2. Karena PT.X adalah Imp ortir, dokumen-dokumen pendukungnya harus sesuai dengan barang yang diimpor, dan importir mengerti betul tentang nilai pabean, agar tidak terjadi beda persepsi antara importer dan petugas bea cukai sehingga sering terjadi perbedaan kode HS di kemudian hari. 3.2.1 Saran Untuk Program Diploma III Perpajakan 1. Dalam Perkuliahan mata kuliah yang diajarkan oleh dosen, sebaiknya ditambahkan materi berupa dari Pemeriksaan di bidang bea dan cukai, keberatan, sampai keputusan keberatan di bidang bea dan cukai agar mahasiswa memiliki beka yang cukup untuk memasuki dunia kerja. Sebagai contohnya adalah latihan soal tentang kepabeanan , bagaimana menetapkan nilai pabean, Hasil temuan pemeriksaan, sampai Sanksi administrasi, dan denda apabila melanggar ketentuan yang ditetapkan Direktorat Jendral bea dan cukai. 2. Birokrasi dalam surat menyurat dengan pihak ke tiga dalam hal ini pihak tempat PKL sudah baik,dan perlu ditingkatkan hubungan baiknya agar untuk ke depannya para mahasiswa lebih mudah dalam mencari tempat untuk PKL

Actions (login required)

View Item