SANKSI KEBIRI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN SEKSUAL

MAZZAYA MAJDINA, 031311133230 (2017) SANKSI KEBIRI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN SEKSUAL. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (abstrak)
FH. 04-17 Maj s abstrak.pdf

Download (42kB) | Preview
[img] Text (fulltext)
FH. 04-17 Maj s.pdf
Restricted to Registered users only

Download (826kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

4.1. Kesimpulan 1. Sanksi kebiri dilakukan dengan dua metode yakni kebiri fisik (Bedah kebiri) dan kebiri kimia, dalam Perppu kebiri menggunakan metode kebiri kimia berdasar Pasal 1 Perppu Kebiri yang merubah ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU No 35 Tahun 2014 yakni, “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Sanksi kebiri berkedudukan sebagai sanksi tindakan tetapi berdasarkan Pasal 2 Perppu Kebiri yang merubah ketentuan Pasal 81A ayat (3) UU No 35 Tahun 2014 yakni, “Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”, maka secara logisme aturan sanksi kebiri dalam Perppu kebiri mencerminkan kontradiksi dikarenakan penerapan sanksi kebiri kimia dalam Perppu kebiri diikuti juga dengan rehabilitasi. 2. Perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual telah diberikan secara khusus oleh UU Perlindungan anak dikarenakan Perppu Kebiri tidak mengatur perlindungan hukum terhadap korban, dan Tujuan pemidanaan dalam Perppu kebiri tidak sesuai dengan Teori Relatif yang bersifat mendidik pelaku dan terkait jangka waktu terbatas suatu Perppu maka tujuan pemidanaan Perppu kebiri tidak dapat tercapai sepenuhnya. 4.2. Saran 1. Pemerintah Indonesia mensepakati kedudukan sanksi kebiri kimia dalam Perppu kebiri sebagai sanksi tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perppu Kebiri yang merubah ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU No 35 Tahun 2014 yakni, “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Dengan demikian dalam penerapannya seharusnya sanksi tindakan kebiri kimia tidak perlu diikuti dengan rehabilitasi yang merupakan bentuk dari sanksi tindakan itu sendiri. 2. Tidak sesuainya tujuan pemidanaan dalam Perppu Kebiri dengan teori relatif dan terbatasnya jangka waktu Perppu Kebiri, maka pengaturan sanksi tindakan kebiri tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Dengan demikian seharusnya sanksi tindakan kebiri harus dihapuskan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 04-17 Maj s
Uncontrolled Keywords: SANKSI KEBIRI, PERLINDUNGAN HUKUM ANAK, KEKERASAN SEKSUAL
Subjects: H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman > HQ1-2044 The Family. Marriage. Women > HQ12-449 Sexual life > HQ19-30.7 Sexual behavior and attitudes. Sexuality
K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
MAZZAYA MAJDINA, 031311133230UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorAstutik, Dr., S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 21 Jun 2017 18:30
Last Modified: 21 Jun 2017 18:30
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/58328
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item