ANNISA FEBRIANINGRUM, 031311133192 (2017) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENEMPATAN DANA DAERAH PADA PASAR MODAL YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) FH. 57-17 Feb p abstrak.pdf Download (65kB) | Preview
	Text (fulltext) FH. 57-17 Feb p.pdf Restricted to Registered users only Download (755kB) | Request a copy

Abstract

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang rumit dan sulit untuk diselidiki, sehingga dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan Negara. Semakin berkembangnya kehidupan manusia maka semakin berkembang pula modus korupsi yang dapat dilakukan, khusunya oleh para Pejabat Negara dan Pejabat Daerah. Di Indonesia ini telah menganut otonomi daerah yang menjadi dasar bagi suatu daerah untuk mengurus kepentingan dan kekayaannya sendiri. Namun hal tersebut justru membuat semakin banyak celah untuk Pejabat Daerah dalam melakukan korupsi. Yang marak saat ini adalah menggunakan dana daerah atau APBD untuk diinvestasikan pada pasar modal. Dari hasil penelitian, bahwa perbuatan tersebut dapat berimplikasi pada Tindak Pidana Korupsi karena terdapat potensi kerugian Negara, akibat adanya investasi yang menggunakan dana daerah yang belum terpakai. Sehingga menyebabkan pembangunan infrasturuk serta sarana dan prasarana publik terhambat karena harus menunggu modal dan keuntungan dari investasi tersebut kembali. Dengan demikian para pelaku yang terlibat dalam masuknya dana daerah pada pasar modal dapat dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci : Pejabat Daerah, Pasar Modal, Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi

Actions (login required)

View Item