PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN TERKAIT PENGAMPUNAN PAJAK

MUTIARA NASTYA RIZKY, 031311133143 (2017) PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN TERKAIT PENGAMPUNAN PAJAK. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (abstrak)
FH. 63-17 Riz p abstrak.pdf

Download (49kB) | Preview
[img] Text (fulltext)
FH. 63-17 Riz p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (667kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penyidikan suatu tindak pidana sebagaimana tertuang pada Pasal 1 angka 2 KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menentukan tersangkanya. Selanjutnya yang dimaksud dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana terdapat pada Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Ketentuan mengenai penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan diatur pada KUHAP, KUHP, serta Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian dari ketiga ketentuan tersebut terdapat perdaan mengenai alasan penghentian penyidikan sebagaimana terdapat pada KUHAP dan KUHP merupakan proses dimana penyidikan dihentikan karena suatu perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan suatu perkara pidana, serta penghentian penyidikan demi hukum (nebis in idem, tersangka meninggal dunia, daluwarsa). Didalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdapat satu alasan yang berbeda dari KUHAP dan KUHP yaitu adanya alasan penghentian penyidikan demi kepentingan penerimaan negara. Selanjutnya pada tahun 2016 lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yan mana didalamnya terdapat ketentuan bahwa suatu penyidikan dapat dihentikan ketika seorang wajib pajak memperoleh pengampunan pajak. Kata Kunci : Penghentian penyidikan, tindak pidana di bidang perpajakan, pengampunan pajak, dan mekanisme pengampunan pajak

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 63-17 Riz p
Uncontrolled Keywords: Penghentian penyidikan, tindak pidana di bidang perpajakan, pengampunan pajak, dan mekanisme pengampunan pajak
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue
H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
MUTIARA NASTYA RIZKY, 031311133143UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSarwirini, Dr., S.H., M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 16 Jul 2017 17:13
Last Modified: 16 Jul 2017 17:13
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/58882
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item