PERLINDUNGAN HUKUM PENGURUS SERIKAT PEKERJA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN SERIKAT PEKERJA PADA JAM KERJA

DEVI AMANDA RACHMAWATI, 031311133080 (2016) PERLINDUNGAN HUKUM PENGURUS SERIKAT PEKERJA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN SERIKAT PEKERJA PADA JAM KERJA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (abstrak)
FH. 77-17 Rac p abstrak.pdf

Download (70kB) | Preview
[img] Text (fulltext)
FH. 77-17 Rac p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (647kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja memberikan kesempatan bagi pekerja ataupun buruh untuk membentuk suatu organisasi yang disebut dengan serikat pekerja. Serikat pekerja dapat melakukan berbagai macam kegiatan seperti melakukan perundingan kerja bersama (PKB) dengan pengusaha, melakukan kerja sama dengan lembaga ketenagakerjaan, mewakili buruh dalam menyelesaikan hubungan industrial, dan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kegiatan serikat pekerja tersebut tentunya para pengurus serikat pekerja membutuhkan waktu di sela-sela jam kerja. Dalam praktiknya banyak pengusaha yang berusaha menghalangi pengurus serikat pekerja dalam melakukan kegiatan serikat pekerja pada jam kerja. Bentuk intervensi pengusaha terhadap pengurus serikat pekerja atau anggota yang aktif di serikat pekerja adalah melakukan mutasi, pemotongan gaji, hingga mendapat perlakuan berbeda dengan buruh lainnya. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas permasalahan ini dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Rumusan masalah yang dibahas pada skripsi ini adalah kegiatan serikat pekerja pada jam kerja dan sanksi bagi pengusaha yang menghalang-halangi kegiatan serikat pekerja pada jam kerja. Penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan Pasal 29 UU No. 21 Tahun 2000, anggota serikat pekerja dapat melakukan kegiatan serikat pekerja pada jam kerja dengan syarat sebelumnya telah disepakati dan tercantum dalam PKB. Selain itu, pengusaha yang menghalang-halangi kegiatan serikat pekerja dapat dikenai sanksi pidana dan juga denda sebagaimana diatur dalam pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Keyword : Serikat Pekerja, Perjanjian Kerja Bersama, Pengusaha, Jam Kerja

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 77-17 Rac p
Uncontrolled Keywords: Serikat Pekerja, Perjanjian Kerja Bersama, Pengusaha, Jam Kerja
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD6350-6940.7 Trade unions. Labor unions. Workers' associations
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1700-1973 Social legislation > K1701-1841 Labor law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
DEVI AMANDA RACHMAWATI, 031311133080UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorM. Hadi Shubhan, Dr., S.H., M.H., C.N.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 17 Jul 2017 17:43
Last Modified: 17 Jul 2017 17:43
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/58975
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item