TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TATA TERTIB DI PERUSAHAAN PENGGUNA

NADIA AMALIA IKRIMA, 031311133011 (2016) TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TATA TERTIB DI PERUSAHAAN PENGGUNA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (abstrak)
FH. 78-17 Ikr t abstrak.pdf

Download (87kB) | Preview
[img] Text (fulltext)
FH. 78-17 Ikr t.pdf
Restricted to Registered users only

Download (572kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Hubungan hukum antara Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dengan Perusahaan Pengguna menggunakan perjanjian kerjasama, akan tetapi Perusahaan Pengguna tidak memiliki hubungan hukum dengan pekerja/buruh, melainkan pekerja/buruh hanya memiliki hubungan hukum dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran tata tertib di Perusahaan Pengguna, maka yang berwenang dalam memberikan sanksi kepada pekerja yang melakukan pelanggaran tersebut adalah Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja karena berdasarkan Pasal 1367 Burgerlijk Wetboek yang menyatakan bahwa “seorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya“. Dan “majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya” selain itu, ketentuan pada Pasal 66 ayat (2) huruf c menyebutkan: "perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh”. Pemberian sanksi dapat berupa sanksi lisan maupun sanksi tertulis. Atas pemberian sanksi kepada pekerja/buruh tersebut maka mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ada di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 adalah Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, Lembaga Arbitrase dan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan (Pengadilan Hubungan Industrial/Lembaga PPHI). Kata Kunci : Pekerja/Buruh, Outsourcing, Tata Tertib Perusahaan Pengguna

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 78-17 Ikr t
Uncontrolled Keywords: Pekerja/Buruh, Outsourcing, Tata Tertib Perusahaan Pengguna
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1700-1973 Social legislation > K1701-1841 Labor law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
NADIA AMALIA IKRIMA, 031311133011UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorM. Hadi Shubhan, Dr., S.H., M.H., C.N.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 19 Jul 2017 02:15
Last Modified: 19 Jul 2017 02:15
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/59139
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item