SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES, TECHNICAL BARRIERS TO TRADE DAN IMPORT LICENSING BERKENAAN DENGAN PENOLAKAN IMPOR PRODUK DAGING UNGGAS ASAL BRAZIL OLEH INDONESIA

ARDIAN FIRMANSYAH ARIFIN, 031311133169 (2017) SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES, TECHNICAL BARRIERS TO TRADE DAN IMPORT LICENSING BERKENAAN DENGAN PENOLAKAN IMPOR PRODUK DAGING UNGGAS ASAL BRAZIL OLEH INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (abstrak)
FH. 104-17 Ari s abstrak.pdf

Download (94kB) | Preview
[img] Text (fulltext)
FH. 104-17 Ari s.pdf
Restricted to Registered users only

Download (692kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

WTO telah dibentuk dan didesain untuk memfasilitasi perdagangan internasional selama berlangsungnya putaran Uruguay pada 1986 dan telah diresmikan pada tahun 1994. Tujuan utama dari WTO adalah untuk memperkecil kemungkinan timbulnya hambatan dalam perdagangan Internasional. Guna mewujudkan tujuannya tersebut, WTO dilengkapi dengan perjanjian multilateral tambahan, sepertihalnya Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement), Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) dan Import Licensing Procedures. Setiap perjanjian tersebut memiliki peranan masing-masing dalam perdagangan internasional. Pada dasarnya, perdagangan internasional dilakukan untuk memperoleh keuntungan bersama akan tetapi, terkadang terdapat permasalahan dalam perdagangan yang berujung pada sengketa. Berawal sejak 2008, Brazil berupaya untuk memasuki pangsa pasar Indonesian dengan produk daging unggasnya. Akan tetapi, hingga 2013 Indonesia belum menerima sertifikasi kesehatan dan kehalalan produk Brazil dan tidak mengizinkan impor produk Brazil atas dasar adanya risiko terkontaminasi penyakit Hand Food, and Mouth Disease (HFMD) dan permasalahan terkait sertifikasi halal. Dari penolakan ini, Brazil keberatan dan mengajukan request for consultation kepada Indonesia melalui WTO. Brazil mendalilkan bahwa Indonesia telah melanggar ketentuan dalam SPS Agreement, TBT Agreement, dan Import Licencing Procedures dalam penolakannya. Di lain sisi, Indonesia membantah semua dalil Brazil dan menyatakan bahwa tindakan Indonesia telah sesuai dengan ketentuan di dalam WTO. Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut, muncul pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan SPS, TBT, dan Import Licensing dalam WTO, serta pertanyaan lainnya terkait penerapan perjanjian tersebut di dalam permasalahan ini. Kata kunci: Impor, Perdagangan Internasional, WTO, SPS, TBT, Import Licensing

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 104-17 Ari s
Uncontrolled Keywords: Impor, Perdagangan Internasional, WTO, SPS, TBT, Import Licensing
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD3611-4730.9 Industrial policy. The state and industrial organization Including licensing of occupations and professions, subsidies, inspection, government ownership, municipal services
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law > K3941-3974 Trade and commerce
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
ARDIAN FIRMANSYAH ARIFIN, 031311133169UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorIman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 20 Jul 2017 21:57
Last Modified: 20 Jul 2017 21:57
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/59300
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item