PUTUSAN HAKIM DI LUAR DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

AGUNG SATRIA PAMBUDI, 031211133045 (2016) PUTUSAN HAKIM DI LUAR DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (abstrak)
FH. 106-17 Pam p abstrak.pdf

Download (42kB) | Preview
[img] Text (fulltext)
FH. 106-17 Pam p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (681kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang menganut civil law system yang diadopsi dari sistem hukum Negara Belanda idealnya seorang penuntut umum wajib memiliki kapabilitas dalam membuat surat dakwaan karena surat dakwaan memiliki fungsi sentral dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun pada kenyataannya, terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Konsekuensinya adalah seharusnya terdakwa dibebaskan oleh hakim, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. Civil law system merupakan sebuah sistem hukum, yang mana memiliki aturan hakim tidak boleh terikat kepada presedent, sehingga undang-undang menjadi sumber utama. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika pemeriksaan di sidang pengadilan tersebut, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana di luar pasal yang didakwakan oleh penuntut umu, sehingga kemudian hal tersebut mengilhami lahirnya Putusan Ultra Petita, dimana hakim menjalankan putusan dengan menggunakan pasal di luar dakwaan penuntut umum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984 menjadi pelopor pertama kali Putusan Ultra Petita itu muncul dalam praktik peradilan di Indonesia. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut tertuang dalam Yurisprudensi, dimana hakim dapat menggunakannya atau tidak sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa keberadaan putusan pidana di luar dakwaan telah memiliki keberlakuan hukum dan hakim dalam memberikan keputusan harus dapat bertanggung jawab atas putusannya dengan melihat teori-teori yang ada dan dikaitkan dengan sistem peradilan negara lainnya. Kata Kunci : Ultra Petita, Peradilan Pidana Indonesia, Yurisprudensi, Pertanggungjawaban

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 106-17 Pam p
Uncontrolled Keywords: Ultra Petita, Peradilan Pidana Indonesia, Yurisprudensi, Pertanggungjawaban
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
AGUNG SATRIA PAMBUDI, 031211133045UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorRiza Alifianto Kurniawan, S.H.,MTCPUNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 20 Jul 2017 22:12
Last Modified: 20 Jul 2017 22:12
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/59307
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item