PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN SESEORANG YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANERGARAAN (STATELESS PERSON) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

I DEWA GEDE ZULVAN RAYDIKA, S.H., 031414253021 (2017) PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN SESEORANG YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANERGARAAN (STATELESS PERSON) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (abstrak)
abstrak.pdf

Download (30kB) | Preview
[img] Text (full text)
tesis zulvan.compressed.pdf
Restricted to Registered users only until 15 August 2020.

Download (404kB)

Abstract

Tesis ini berjudul “Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dengan Seseorang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless Person) Ditinjau Dari undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu : (1) Keabsahan perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dengan seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (Stateless Person) ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2) Akibat hukum perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dengan seseorang tanpa kewarganegaraan (Stateless Person). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian legal research dengan tujuan untuk menemukan kebenaran koherensi. Disamping itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (Comparative Approarch). Hasil penelitian dari tesis ini menunjukan bahwa perkawinan antara warga negara Indonesia dengan seseorang yang tidak memeiliki kewarganegaraan adalah sah. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukan bahwa syarat sah perkawinan adalah bila dinyatakan sah oleh agama dan kepercayaannya, pecatatan perkawinan merupakan syarat administratif. Apabila dalam suatu perkawinan antara warga negara Indonesia dengan seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (Stateless Person) hanya melakukan perkawinan sah secara agama dan kepercayaan, untuk mendapatkan pengakuan dimata hukum dapat mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan di pengadilan agama atau pengadilan negeri.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 50/17 Ray p
Uncontrolled Keywords: Perkawinan, Perkawinan campuran, Stateless Person.
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
I DEWA GEDE ZULVAN RAYDIKA, S.H., 031414253021UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorAgus Yudha Hernoko, Prof. Dr. , S.H.,MH.UNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 14 Aug 2017 17:13
Last Modified: 14 Aug 2017 17:13
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/60393
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item