KEWAJIBAN PELAPORAN NOTARIS DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK

DEBY YUNITA IRTANTO, S.H., 031514253035 (2017) KEWAJIBAN PELAPORAN NOTARIS DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (abstrak)
abstrak.pdf

Download (722kB) | Preview
[img] Text (Full text)
Tesis Deby.pdf
Restricted to Registered users only until 15 August 2020.

Download (1MB)

Abstract

Tesis ini berjudul Kewajiban Pelaporan Notaris Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Program Pengampunan Pajak. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif, yang menggunakan aturan-aturan hukum yang mengatur permasalahan mengenai kewenangan notaris dalam program pengampunan pajak dalam kaitannya dengan kewajiban pelaporan oleh notaris dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Statute Approach yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan kewenangan notaris dalam program pengampunan pajak kaitannya dengan kewajiban pelaporan oleh notaris dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Conceptual Approach yang didasarkan pada pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari buku literatur, artikel, dan karya ilmiah yang terkait dengan pokok permasalahan dalam tesis ini. Latar belakang dari penulisan tesis ini mengenai permasalahan bagi notaris yang menjalankan kewenangannya dalam program pengampunan pajak, karena disatu sisi notaris berkewajiban untuk memberikan pelaporan apabila terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan dari wajib pajak dan disisi lain terdapat sanksi pidana yang dapat dikenakan pada notaris apabila notaris membocorkan dan memberitahukan data dan informasi dari wajib pajak kepada pihak lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yaitu : (a) Apakah kewenangan notaris dalam program pengampunan pajak sesuai dengan kewenangan dan kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam Undang- Undang yang mengatur tentang jabatan notaris (b) Apakah notaris dikenakan sanksi pidana jika notaris menjalankan kewajiban pelaporan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 55/17 Irt k
Uncontrolled Keywords: Kewenangan notaris, Kewajiban notaris, Pengampunan pajak, Tindak pidana pencucian uang
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
DEBY YUNITA IRTANTO, S.H., 031514253035UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSarwirini, Dr. , S.H., MS.UNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 14 Aug 2017 18:36
Last Modified: 14 Aug 2017 18:36
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/60428
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item