Pertanggungjawaban Hukum Pidana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MARANDIKA EKA SAPUTRA, S.H., 031424153028 (2017) Pertanggungjawaban Hukum Pidana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (abstrak)
abstrak.pdf

Download (125kB) | Preview
[img] Text (full text)
TESIS_MARANDIKA EKA SAPUTRA SH_031424153028.compressed.pdf
Restricted to Registered users only until 22 August 2020.

Download (1MB)

Abstract

Pendekatan rule of reason dalam Hukum Persaingan Usaha tidaklah sematamata digunakan untuk mengkaji suatu tindakan oleh para pelaku usaha yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Persaingan Usaha, tetapi juga sebagai dasar untuk menentukan dampak negatif yang timbul dari praktik perjanjian lisensi kekayaan intelektual. Oleh sebab itu, pentingnya peran perjanjian lisensi kekayaan intelektual ditinjau dari sengketa hukum atas Hak Merek dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat sebagaimana amanat dari Undang-Undang Persaingan Usaha. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan secara akurat mengenai implikasi prinsip rule of reason terhadap pelanggaran yang terjadi pada perjanjian lisensi kekayaan intelektual sehingga mewujudkan suatu perjanjian yang win-win solution dan berdampak positif dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis terhadap suatu kasus yang pernah terjadi (putusan pengadilan niaga). Hasil penelitian ini menunjukkan dalam membuat suatu perjanjian lisensi, khususnya di bidang kekayaan intelektual harus memperhatikan prinsip dasar dan azas dalam Hukum Kontrak. Hal ini sangat fundamental untuk meminimalisir bahkan menghindari suatu sengketa yang timbul dikemudian hari. Selain itu penerapan prinsip rule of reason dalam mengkaji dampak negatif dari perjanjian lisensi merek Cap Kaki Tiga sudah tepat azas. Sehubungan dengan hal ini maka sengketa hukum pada perjanjian lisensi atas Hak Merek Cap Kaki Tiga mengindikasikan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis dengan mengedepankan prinsip dasar dalam hukum kontrak, khusunya prinsip itikad baik, sehingga mewujudkan persaingan usaha yang jujur dan sehat.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH 17/17 Sap i
Uncontrolled Keywords: Rule of Reason, Perjanjian Lisensi Merek, Prinsip Hukum Kontrak, Azas Keadilan, Prinsip Itikad Baik.
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
MARANDIKA EKA SAPUTRA, S.H., 031424153028UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorBudi Kagramanto, Prof. Dr. L., S.H., M.H., M.M.UNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 21 Aug 2017 21:45
Last Modified: 21 Aug 2017 21:45
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/60742
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item