Rule of Reason, Perjanjian Lisensi Merek, Prinsip Hukum Kontrak,Azas Keadilan, Prinsip Itikad Baik.

Farouk Fahrozi, S.H, 031324153085 (2017) Rule of Reason, Perjanjian Lisensi Merek, Prinsip Hukum Kontrak,Azas Keadilan, Prinsip Itikad Baik. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (abstrak)
abstrak.pdf

Download (438kB) | Preview
[img] Text (full text)
TESIS FAROUK PERPUS OK.pdf
Restricted to Registered users only until 22 August 2020.

Download (2MB)

Abstract

Perkembangan korupsi sampai saat ini merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang digunakan mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. Di birokrasi, tindak pidana korupsi sering kali juga dimulai dari tindakan maladministrasi. Pada umumnya, masyarakat memahami ‘maladministrasi’ sebagai kesalahan administratif ‘sepele‘ yang tidak terlalu penting (trivial matters). Padahal menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi mencakup banyak hal yang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil serta situasi ketidakadilan yang merugikan hak-hak warga negara yang mengarah ke tindak pidana. Maladministrasi bukan hanya berbentuk perilaku/tindakan tetapi juga meliputi Keputusan dan Peristiwa yang melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan, termasuk perseorangan yang membantu pemerintah memberikan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Salah satu undang-undang yang khusus memberikan sanksi tegas untuk itu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 54 antara lain sanksi pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan tidak hormat, penurunan gaji, dan lain-lain.Undang-Undang No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ini hanya merangkum kembali bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk akibat maladministrasi harus dicegah dan diberantas karena sering menjadi pintu pidana korupsi.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH 18/17 Fah s
Uncontrolled Keywords: Sanksi Hukum, Maladministrasi, Tindak Pidana Korupsi
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
Farouk Fahrozi, S.H, 031324153085UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorNur Basuki Minarno, Prof. Dr., S.H., M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 21 Aug 2017 21:55
Last Modified: 21 Aug 2017 21:55
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/60746
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item