Pembatasan Hak Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

CYRILIUS WILTON TARAN LAMATARO, S.H., 031324153051 (2016) Pembatasan Hak Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (326kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
FULLTEXT THP 03-17 Lam p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pemilukada merupakan salah satu figur penjamin HAM. Hal itu nampak pada fenomena keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memiliki hak dasar demokrasi (hak pilih dan dipilih). Selain hak tersebut, terdapat hak atas perlindungan negara yang termanifes dalam hak gugat hasil Pemilukada. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebgai instrumen hukum penyelenggaraan Pemilukada membatasi hak gugat tersebut dengan syarat-syarat sebagaimana pengaturan Pasal 158. Penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) ini menemukan ratio legis pembatasan tersebut adalah sebagai penguatan kewenangan judicial review Mahkamah Konstitusi, mengoptimalkan lembagalembaga penegak hukum Pemilukada, menjaga kewibawaan Mahkamah Konstitusi, dan mewujudkan etika dan budaya politik Pemilukada di Indonesia. Meskipun demikian, pembatasan ini berimplikasi adanya diskriminasi, pembiaran pelanggaran hingga berdampak pada tujuan eksistensi Pemilukada untuk melegitimasi pemerintahan secara etis. Ini merupakan prestasi buruk jaminan dan perlindungan HAM terutama hak-hak atas Pemilu yang adil dan berintegritas.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK THP 03/17 Lam p
Uncontrolled Keywords: Pemilukada, sengketa hasil, hak gugat.
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government > K3290-3304 The people. Election law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Pemerintahan
Creators:
CreatorsNIM
CYRILIUS WILTON TARAN LAMATARO, S.H., 031324153051UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorRadian Salman, S.H., LL.M.UNSPECIFIED
Depositing User: S.Sos. Sukma Kartikasari
Date Deposited: 25 Aug 2017 00:27
Last Modified: 25 Aug 2017 00:27
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/60947
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item