KEPASTIAN HUKUM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH YANG BERLAKU LAMA OLEH MAHKAMAH AGUNG

SILVANO LAURENSIUS RAGA LEGU, S.H., 031524153026 (2017) KEPASTIAN HUKUM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH YANG BERLAKU LAMA OLEH MAHKAMAH AGUNG. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (abstrak)
abstrak.pdf

Download (171kB) | Preview
[img] Text (full text)
TESIS-SILVANO LAURENSIUS RAGA LEGU, S.H..pdf
Restricted to Registered users only until 22 September 2020.

Download (2MB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 137/PUU-XIII/2015 mencabut kewenangan pemerintah untuk membatalkan peraturan daerah yang sebelumnya pemerintah secara aktif membatalkan. Pasca putusan tersebut kewenangan mutlak berada ditangan Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Peraturan daerah yang merupakan landasan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan pelayanan tersebut dapat saja dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang menimbulkan kerugian hak bagi masyarakat. Oleh karena itu juga harus ada kepastian hukum terhadap peraturan daerah yang berlaku lama sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menganalisis ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 : serta menganalisis masa berlaku peraturan daerah yang diuji oleh Mahkamah Agung. Hasil penelitian dari kedua isu hukum tersebut antara lain ; ratio decindi dari putusan Mahkamah Konstitusi yakni peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan, pembatalan peraturan daerah oleh Pemerintah serta Mahkamah Agung sebagai penyeimbang dari kekuasaan pemerintah serta akibat konkret dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah keadilan bagi masyarakat kecil sulit dicapai serta pemerintah sulit menyesuaikan politik hukum nasional dengan peraturan daerah. Terkait masa berlaku peraturan daerah yang diuji oleh Mahkamah Agung adalah kewenangan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan daerah yang dinilai tidak sesuai lagi dengan politik hukum nasional atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga pemerintah seharusnya diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan keberatan atas berlakunya suatu peraturan daerah sebab kewenangan pemerintah untuk membatalkan peraturan daerah telah dicabut sehingga daerah tetap diawasi oleh pemerintah.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THP 10/17 Leg k
Uncontrolled Keywords: ratio decidendi, peraturan daerah, kepastian hukum.
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Pemerintahan
Creators:
CreatorsEmail
SILVANO LAURENSIUS RAGA LEGU, S.H., 031524153026UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorEndang Sayekti, S.H., M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 21 Sep 2017 19:47
Last Modified: 21 Sep 2017 19:47
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/61680
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item