PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP KETIDAKTAATAN PEMERINTAH DALAM MENJALANKAN PUTUSAN PENGADILAN

VERGILIUS SEPTYANTO LAMABELAWA, S.H., 031424153004 (2017) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP KETIDAKTAATAN PEMERINTAH DALAM MENJALANKAN PUTUSAN PENGADILAN. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (abstrak)
abstrak.pdf

Download (396kB) | Preview
[img] Text (full text)
TESIS VERGILIUS SEPTYANTO LAMABELAWA, S.H..pdf
Restricted to Registered users only until 22 September 2020.

Download (1MB)

Abstract

Hukum administrasi selalu melekat dengan penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara identik dengan kekuasaan didasarkan wewenang. Konsep wewenang selalu diikuti dengan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pemerintah diadakan agar pemerintah dalam menyeelenggarakan negara tidak menyalahgunakan wewenangnya yang berunjung pada sewenang-wenang dan menyalahgunakan kewenangannya. Tanggung gugat negara/pemerintah merupakan bentuk upaya hukum agar pemerintah dapat bertanggung jawab atas semua tindakan pemerintah yang merugikan dan/atau bertentangan asas-asas dalam pemerintahan. Rasio legis tanggung gugat negara/pemerintah adalah bentuk perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah (kekuasaan pemerintah). Tidak jarang dalam tanggung gugat negara/pemerintah di lembaga peradilan dimana pemerintah mengenyampingkan kewajibannya dalam melaksanakan putusan pengadilan, untuk itu penelitian ini memfokuskan pada upaya hukum selanjutnya yang dilakukan penggugat apabila pemerintah tidak melaksanakan putusan pengadilan. Terdapat dua teori berkaitan upaya hukum, yaitu upaya hukum preventif dan represif. Dalam upaya hukum represif melihat upaya hukum selanjutnya dalam lingkup pengadilan apabila pemerintah tidak menjalankan putusan pengadilan, yaitu dengan “eksekusi”. Upaya hukum preventif atas tidakan pemerintah tidak menjalankan putusan pengadilan dengan memanfaatkan lembaga pengawas. Terdapat persoalan dalam upaya hukum “eksekusi” dihambat oleh asas-asas dalam pemerintahan dan peraturan perundang-undangan, sedangkan upaya hukum melalui lembaga pengawas dibatasi sifatnya berupa rekomendasi. Ujungnya akan kembali kepada itikad baik dari pemerintah untuk menjalankan putusan pengadilan tersebut.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THP 12/17 Lam p
Uncontrolled Keywords: Tanggung Gugat, Perlindungan Hukum, Tindakan Pemerintah.
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Pemerintahan
Creators:
CreatorsEmail
VERGILIUS SEPTYANTO LAMABELAWA, S.H., 031424153004UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorTatiek Sri Djatmiati, Prof. Dr. , S.H., M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 21 Sep 2017 20:14
Last Modified: 21 Sep 2017 20:14
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/61683
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item