PERTANGGUNG JAWABAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

SETIA BUDI LAOEPADA, 031424153044 (2017) PERTANGGUNG JAWABAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (abstrak)
abstrak.pdf

Download (371kB) | Preview
[img] Text (full text)
Thesis ok .pdf
Restricted to Registered users only until 22 September 2020.

Download (1MB)

Abstract

Desentralisasi dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Sistim desentralisasi tidak hanya terjadi pada bidang politik, tetapi telah berimplikasi pula pada terjadinya desentralisasi dalam sektor perizinan. Pemerintah daerah semakin luas wewenangnya untuk menerbitkan izin-izin tertentu yang ruang lingkupnya berada dalam wilayah kabupaten/kota. Penyelenggaraan pelayanan perizinan di kabupaten/kota, secara teknis dilakukan oleh perangakat daerah dalam sistim pelayanan perizinan terpadu. Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dapat dijadikan sebagai pusat pelayanan dan simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota, dengan menjadikan kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Camat sebagai pejabat penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati/walikota sebagai pemberi tugas, dan dapat pula dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan-perbuatan hukum sektor perizinan yang merugikan masyarakat. Pertanggung jawaban hukum (responsibility/liability) oleh camat sebagai pejabat penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan tidak dapat dilakukan secara mandiri, karena kewenangan tersebut pada dasarnya merupakan kewenangan mandat. Pertanggung jawaban hukum dapat dilakukan berdasarkan asas vicarious liability jika timbulnya kerugian yang disengketakan tidak terdapat unsur kesalahan pribadi. Asas lainnya yang dapat digunakan adalah asas liability in tort jika terdapat unsur kesalahan pribadi yang mengakibatkan terjadinya kerugian dan menimbulkan sengketa.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THP 17/17 Lao p
Uncontrolled Keywords: Kewenangan, tanggung jawab dan tanggung gugat camat.
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Pemerintahan
Creators:
CreatorsEmail
SETIA BUDI LAOEPADA, 031424153044UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorTatiek Sry Djatmiati, Prof. Dr., S.H., M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 21 Sep 2017 20:33
Last Modified: 21 Sep 2017 20:33
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/61688
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item