KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DALAM PEMBUATAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI DAERAH YANG TELAH CUKUP TERDAPAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

HAMZAH, S.H., 031424253058 (2017) KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DALAM PEMBUATAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI DAERAH YANG TELAH CUKUP TERDAPAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (abstrak)
abstrak.pdf

Download (19kB) | Preview
[img] Text (full text)
COVER HAMZAH-min (1).compressed.pdf
Restricted to Registered users only until 6 October 2020.

Download (1MB)

Abstract

Peraturan Pemerintah tentang Jabatan PPAT menyebutban tentang adanya PPAT Sementara. PPAT Sementara dapat di angkat dari seorang camat untuk daerah kerja yang formai PPAT-nya belum tertutup dan bagaimana dengan terjadinya pengangkatan PPAT Sementara di daerah yang formasi PPAT-nya telah tertutup Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan yaitu menelaah, memahami hierarki dan asas-asas dalam berbagai peraturan perundang-undangan (statute approach) yang berkaitan erat dengan isu hukum yang dihadapi serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum sebagai acuan bagi penulis untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi, serta case study yang mempelajari kasus tertentu dari berbagai aspek hukum. Sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan isu hukum, bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan tentang bahan hukum primer dan juga hal-hal yang menyangkut isi bahan hukum primer, antara lain berbagai buku, jurnal hukum dan sumber-sumber dari internet serta bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat hukum terhadap akta PPAT yang dibuat PPAT Sementara di daerah yang telah cukup PPAT tetap sah sebagai akta otentik akantetapi wewenang pengangkatan PPAT Sementara tersebut cacat yuridis dan dapat di batalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Camat yang berstatus PPAT Sementara tersebut harus di berhentikan dari jabatan PPAT Sementara-nya serta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang mengangkat camat sebagai PPAT Sementara di daerah yang telah cukup terdapat PPAT dapat dikenakan sanksi administratif berat.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 119/17 Ham k
Uncontrolled Keywords: PPAT, PPAT Sementara, Wewenang
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
HAMZAH, S.H., 031424253058UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSri Winarsi, Dr. , S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 05 Oct 2017 23:03
Last Modified: 05 Oct 2017 23:03
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/62870
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item