ZALDI JASTIKADINATA, S.H., 031424253049 (2017) AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (114kB) | Preview
	Text (full text) TESIS PERPUS ZALDI.pdf Restricted to Registered users only until 10 October 2020. Download (1MB)

Abstract

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan kewajiban dari Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk mendaftarkan akta yang dibuatnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota selambat-lambat 7 (tujuh) hari kerja. Dalam Peraturan Pemerintah yang sama pula diwajibkan apabila ada peralihan tanah wajib dibuat dalam bentuk akta otentik oleh pejabat yang berwenang lalu didaftrakan ke Kantor pertanahan Kabupaten kota. Apabila seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah melakukan kelalaian dengan tidak mendaftarkan akta jual beli yang dibuatnya maka timbul pertanyaan Apakah terjadi pemindahan hak terhadap Jual Beli tanah yang dibuktikan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan Apakah Jual Beli tanah yang dibuktikan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetapi tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota memberikan Jaminan Kepastian Hukum. Dengan permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa meski akta jual beli PPAT adalah sah tetapi proses balik nama dari penjual ke pembeli belum terjadi di sertipikat karena belum dilakukannya Pendaftaran ke kantor Pertahan Kabupaten/Kota dan perlindungan hukum terhadap pembeli belumlah terpenuhi karena peralihan secara yuridis belumlah terpenuhi dengan tidak didaftrakannya akta Jual beli PPAT ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Sebaiknya PPAT tidak menunda-nunda melakukan pendaftaran Akta Jual Beli sehingga tidak terjadi kelalaian seperti lupa untuk mendaftarkannya

Actions (login required)

View Item