TIARSHA DIANTI PUTRI, S.H., 031324253010 (2017) PERLINDUNGAN HUKUM BERKAITAN DENGAN PEMANFAATAN AIR TANAH BERDASARKAN HAK MENGUASAI NEGARA. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (37kB) | Preview
	Other (full text) TESIS_TIARSHA DIANTI PUTRI, S.H._031324253010.PDF Restricted to Registered users only until 12 October 2020. Download (827kB)

Abstract

Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 merupakan ketentuan dasar dari Hak Menguasai Negara dan menjadi acuan dari terbentuknya pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) Undang – undang nomor 5 tahun 1960 yang didalamnya berisi tentang Hak Menguasai Negara yang memiliki batasan tertentu dan bertujuan penuh untuk kesejahteraan rakyat. Hak Menguasai Negara memiliki makna negara sebagai pemilik, pengatur dan pengelola. Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 berkaitan dengan kesejahteraan dan keadilan sosial maka dalam pemberlakuannya pasal ini tidak lepas dari kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Penjelasan tersebut memberikan kesimpulan bahwa tujuan Hak Menguasai Negara atas sumber daya alam ialah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemanfaatan sumber daya alam khususnya sumber daya air telah berkembang, tidak hanya untuk kelangsungan hidup semata. Penggunaan sumber daya air ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi, yang dimaksud dengan penggunaan sebagai media misalnya pemanfaatan sungai sebagai sarana transportasi dan arung jeram sedangkan yang dimaksud dengan materi adalah pemanfaatan air untuk minum, rumah tangga dan industri. Hotel Fave Miliran Yogyakarta menjadi salah satu hotel yang memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pasokan air. Dengan adanya hotel Fave memanfaatkan air tanah menimbulkan dampak besar pada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitarnya. Dampak besar tersebut adalah mengeringnya sumur di rumah para warga. Izin Pemanfaatan Air Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Perda DIY Nomor 5 tahun 2012 yaitu Gubernur dan Bupati/Walikota, hal ini sejalan dengan aturan tentang kewenangan pemberian izin yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2008. Izin pemanfaatan air tanah yang diterbitkan oleh pemerintah melahirkan akibat hukum yaitu masyarakat sekitar mengalami kerugian materiil yaitu dengan tidak adanya sumber air untuk pemenuhan kebutuhan sehari – hari, serta kerugian immateriil yaitu dengan masyarakat tidak lagi menjadi prioritas utama pemenuhan kebutuhan atas sumber daya air. Perlindungan hukum yang dapat diterapkan berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dengan adanya kegiatan pengelolaan atas air tanah oleh pemerintah, serta pengawasan atas izin pemanfaatan air tanah yang telah diterbitkan. Perlindungan hukum represif yaitu dengan adanya pemberian sanksi, sanksi yang pertama adalah sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara atau pencabutan izin, sanksi yang kedua adalah sanksi pidana dengan pidana kurungan atau denda. Dengan adanya keberatan dari pihak masyarakat, perlindungan hukum yang tepat adalah perlindungan hukum represif berupa sanksi administratif dan denda.

Actions (login required)

View Item