RENGGANIS ANJANI SEPTYAN, 151410713075 (2017) PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI “X” YANG BERGERAK DI BIDANG PERDAGANGAN (STUDI KASUS DI KKP TAX AND MANAGEMENT CONSULTANT). Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_FV.P.88 17 Sep p.pdf Download (54kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_FV.P.88 17 Sep p.pdf Restricted to Registered users only until 8 November 2020. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dari hasil Praktik Kerja Lapangan di KKP Tax and Management Consultant dan berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pada tahun 2013-2015 Tuan “X” belum menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Namun, Tuan “X” tidak lagi berkewajiban membetulkan SPT Tahunan PPh 2013-2015 karena telah mengkuti program Pengampunan Pajak. 2. Pada tahun 2016 Tuan “X” telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dalam menghitung pajak terutangnya yaitu sebesar 1% (satu persen) dari omzetnya perbulan sehingga atas angsuran masa PPh Pasal 25 yang terlanjur disetorkan, dapat diajukan pemindahbukuan. Kemudian penerapan peraturan ini akan membuat Tuan “X” lebih mudah dalam menghitung pajak serta dapat menghemat pembayaran pajaknya.

Actions (login required)

View Item