SRI NURWIDAYATI, 031224153010 (2017) KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENGELOLAAN BANDARA ABDULRACHMAN SALEH MALANG. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (abstrak) THP. 19-17 Nur k abstrak.pdf Download (577kB) | Preview
	Text (fulltext) THP. 19-17 Nur k fulltext.pdf Restricted to Registered users only until 27 November 2020. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah berbagai bentuk kesepakatan bersama dan kerjasama yang telah dilakukan oleh para pihak dalam rangka Pengelolaan Bandara Abdulrahman Saleh Malang guna menemukan bentuk yang tepat sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengelolaan bandara yang optimal, juga untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan Bandara Abdulrachman Saleh setelah diundangkannya Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mencari jawaban atas rumusan masalah dengan mendasar pada ketentuan-ketentuan dalam legislasi dan regulasi yang relevan, pendekatan historis (historical approach) untuk mengetahui proses dan perkembangan pengelolaan bandara melalui berbagai kesepakatan dan perjanjian kerjsama yang telah dilakukan serta berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan bandara Abdulrachman Saleh dan pendekatan konsepsual (conceptual approach) untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengelola Bandara Abdulrachman Saleh Berdasar Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa meskipun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengelola Bandara, namun Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap dapat mengelola Bandara Abdulrachman Saleh berdasarkan Kesepakatan Bersama antara TNI AU dan Direktorat Jenderal Perhubungan serta Perjanjian kerjasama antara Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan sekaligus sebagai pelaksanaan dari salah satu urusan pemerintahan konkuren berupa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar di bidang perhubungan

Actions (login required)

View Item