ABDUL RASYID HANAFI, 071114037 (2017) STRATEGI KONFLIK DAERAH PEMEKARAN HALMAHERA BARAT DAN HALMAHERA UTARA DI PROVINSI MALUKU UTARA (Studi Deskriptif Upaya Resolusi Konflik dalam Konflik Pemekaran Daerah). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) Fis.S.10.17 . Han.s - ABSTRAK.pdf Download (173kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Fis.S.10.17 . Han.s - SEC.pdf Restricted to Registered users only until 15 December 2020. Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text (FULL ARTICLE) Fis.S.10.17 . Han.s - JURNAL.pdf Download (187kB) | Preview

Abstract

Pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam bentuk pemekaran wilayah pada awalnya bertujuan untuk menguatkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam upaya pertumbuhan kehidupan demokrasi yang merata. Tujuan ini akan dicapai ketika tiga hal penting dalam mendorong pemekaran wilayah turut dipertimbangkan yaitu aspek sosio-historis,aspek politik dan aspek pelayanan. Realitas menunjukkan bahwa pemekaran wilayah sejauh ini lebih mengedepankan pertimbangan politik daripada aspirasi masyarakat. Ketidakseimbangan ini terjadi karena wilayah enam desa sengketa yang secara administratif merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Halmahera Utara, namun mayoritas masyarakat di wilayah enam desa memilih untuk tetap berada dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat atas dasar kedekatan Sosio-Historis. Kesimpulan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa konflik perebutan wilayah enam desa terjadi karena proses pemekaran dan/atau penggabungan wilayah melalui Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 1999 kepada enam desa di Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara mendapatkan penolakan warga. Muncul pro dan kontra di dalam mayarakat enam desa terkait Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1999 serta adanya intervensi dari PT.NHM dengan memainkan dana CSR di masyarakat enam desa menjadi faktor munculnya dualisme Pemerintahan di wilayah enam desa. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa konflik perebutan wilayah antara pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara atas enam desa lebih pada permasalahan perebutan sumberdaya alam yang dikelolah oleh PT. NHM, yang wilayah eksplorasinyanya mencakup sebagian wilayah enam desa.

Actions (login required)

View Item