POLITIK ANGGARAN: TATA KELOLA KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS DALAM APBD KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015

ANDIK SETIAWAN, 0713113333020 (2017) POLITIK ANGGARAN: TATA KELOLA KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS DALAM APBD KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
Fis P 63-17 Set p Abstrak.pdf

Download (64kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
Fis P 63-17 Set p Sec.pdf
Restricted to Registered users only until 15 December 2020.

Download (2MB) | Request a copy
[img]
Preview
Text (FULL ARTICLE)
Fis P 63-17 Set p JURNAL.pdf

Download (824kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana proses politik penganggaran keuangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil migas. Anggaran harus dipahami sebagai dokumen politik, yang mana hendak mengalokasikan sumber sumber daya langka kepada masyarakat diantara kepentingan yang sangat kompleks, kompetitif dan bahkan konfliktual. Termasuk bagaimana perumusan terhadap alokasi dana bagi hasil migas di Kabupaten Bojonegoro terdapat proses politik anggaran di dalamnya. Sehingga penelii mengajukan pertanyaan penelitian a) bagaimana proses penyusunan anggaran dalam pembahasan Dana Bagi Hasil Migas di Bojonegoro; b) bagaimana implikasi kebijakan Dana Bagi Hasil migas terhadap kepentingan publik di Bojonegoro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam proses penganggaran DBH migas terdapat proses-proses baik proses politik yang cenderung transaksional maupun proses administrasi. Proses politik inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam keberhasilan sebuah kebijakan. Dimana proses politik ini terjadi baik dalam proses pembahasan awal baik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan maupun dari Jaring Aspirasi Masyarakat. Pada puncaknya nanti bahwa proses politik sangat terlihat ketika pembahasan anggaran dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD. Proses negoisasi kepentingan baik dari pihak eksekutif maupun legisltaif ini memang dimuarakan pada saat pembahasan antara Tim anggaran eksekutif dan badan anggaran legislatif. Dimana proses inilah kemudian terjadi transaksi yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan jalan memberikan jatah proyek kepada aktor-aktor yang terlibat. Adanya DBH ini diharapkan memberikan implikasi kebijakan yang positif kepada masyarakat terutama kepada kepentingan publik.Kepentingan publik yang kemudian harus dipenuhi adalah layanan dasar yang harus diterima oleh masyarakat. Seperti halnya adalah pendidikan, infrastruktur, kesehatan, air bersih dan transportasi. Akan tetapi memang terjadi ketimpangan kebijakan yang pada akhirnya merugikan sebagian kalangan, karena kepentingannya merasa tidak terakomodir.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK2 Fis.P.63/17 Set p
Uncontrolled Keywords: Politik Anggaran, Desentralisasi, Dana Bagi Hasil, Kepentingan Publik
Subjects: J Political Science > JF Political institutions (General)
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Creators:
CreatorsEmail
ANDIK SETIAWAN, 0713113333020UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorUcu Martanto, S.IP., MAUNSPECIFIED
Depositing User: Mr Binkol2 2
Date Deposited: 29 Jan 2018 19:23
Last Modified: 29 Jan 2018 19:23
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/68164
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item