PERAN PEMERINTAH DALAM PENENTUAN BESARAN UPAH MINIMUM KOTA SURABAYA TAHUN 2012 - 2017

Diana Khanza Pramadita Utami, 071311333107 (2017) PERAN PEMERINTAH DALAM PENENTUAN BESARAN UPAH MINIMUM KOTA SURABAYA TAHUN 2012 - 2017. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
Fis P 74-17 Uta p Abstrak.pdf

Download (55kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
Fis P 74-17 Uta p Sec.pdf
Restricted to Registered users only until 18 December 2020.

Download (2MB) | Request a copy
[img]
Preview
Text (FULL ARTICLE)
Fis P 74-17 Uta p Jurnal.pdf

Download (578kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penentuan upah merupakan masalah paling sensitif dalam pelaksanaan hubungan kerja. Penentuan upah ini melibatkat tiga unsur dalam masyarakat yaitu perwakilan serikat pekerja, APINDO, dan juga pemerintah. Penentuan upah minimum melibatkan dan mempengaruhi berbagai macam pihak yang hendak memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Pemerintah memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam masyarakat dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur segala hal mengenai hubungan kerja, termasuk masalah pengupahan, agar bisa berjalan dengan baik. Pengaturan masalah upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 Tantang pengupahan yang mengatur formulasi perhitungan upah minimum. Penelitian penetapan Upah Minimum Kota Surabaya ini, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Peneliti mengkaji data yang telah dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan kerangka teoritik mengenai perspektif otonomi relatif negara oleh Poulantzas, dimana teori tersebut membahas bagaimana negara mengatasi kepentingan-kepentingan kelas yang ada di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penentuan UMK tahun 2012-2017 terdapat perbedaan pola perhitungan dalam dewan pengupahan. Pada tahun 2012-2015 perhitungan upah minimum menggunakan pertimbangan survey KHL, sedangkan pada tahun 2016-2017 perhitungan upah minimum dewan pengupahan dimana didalamnya serikat pekerja menggunakan survey KHL sebagaimana tahun sebelumnya, sedangkan APINDO menggunakan formula perhitungan upah minimum pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK2 Fis.P.74/17 Uta p
Uncontrolled Keywords: Upah Minimum, Serikat Pekerja, FSPMI, APINDO, Dewan Pengupahan, Hubungan Industrial
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4701-4751 Government securities. Industrial securities. Venture capital
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Creators:
CreatorsEmail
Diana Khanza Pramadita Utami, 071311333107UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorH. Kacung Marijan, Prof.,Drs.,MA., Ph.DUNSPECIFIED
Depositing User: Mr Binkol2 2
Date Deposited: 18 Feb 2018 18:40
Last Modified: 18 Feb 2018 18:40
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/68214
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item