KENDALA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI MASA TRANSISI DI KABUPATEN JOMBANG

FARICHATUN NISA’, 071414353013 (2016) KENDALA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI MASA TRANSISI DI KABUPATEN JOMBANG. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
TKP 08-17 Nis k Abstrak.pdf

Download (478kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
TKP 08-17 Nis k Sec.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pergantian sebuah kebijakan harus disiapkan secara matang agar tidak timbul masalah di masa depan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka dalam masa transisinya akan menemui banyak kendala. Begitu pula pergantian kebijakan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disinyalir menemukan banyak masalah dalam implementasinya tak terkecuali tentang pengelolaan tambang dalam hal ini adalah perizinan dan pengawasan tambang sesuai pembagian urusan konkuren yang diamanatkan UU Pemerintahan Daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mencari tahu apa saja kendala yang muncul akibat transisi kebijakan ini. Penelitian ini bertipe kualitatif dan mengambil lokasi di Kabupaten Jombang, dimana sebelumnya Kabupaten Jombang sama sekali belum pernah mengeluarkan izin di bidang pertambangan batuan. Informan dalam penelitian ini berjumlah sembilan orang yang dipilih secara bertujuan (purposive) berdasarkan pengetahuan informan tentang pengelolaan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dominan yang muncul dalam implementasi kebijakan di masa transisi adalah kendala kapasitas khususnya sumber daya manusia, ambivalensi tentang sasaran akibat belum terbitnya peraturan pelaksanaan UU Pemda, pengelolaan keuangan, penyalahgunaan kekuasaan dan praktik rent seeking.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK2 TKP.08/17 Nis k
Uncontrolled Keywords: Perubahan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Masa Transisi
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD3611-4730.9 Industrial policy. The state and industrial organization Including licensing of occupations and professions, subsidies, inspection, government ownership, municipal services
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Magister Ilmu Politik
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
FARICHATUN NISA’, 071414353013UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorFalih Suaedi, Dr., Drs., M.SiUNSPECIFIED
ContributorSunaryo, Drs. , PGDipPLg., M.PstUNSPECIFIED
Depositing User: Mr Binkol2 2
Date Deposited: 19 Feb 2018 16:57
Last Modified: 19 Feb 2018 16:57
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/68379
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item