Tamara Meiliana Siswanto, 031411131132 (2018) TANGGUNG JAWAB PELAKSANA PENEMPATAN TKI SWASTA (PPTKIS) DALAM MEMPEKERJAKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR KESEPAKATAN PERJANJIAN PENEMPATAN. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (298kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 8 February 2021. Download (1MB)

Abstract

Permasalahan mengenai penempatanTenaga Kerja Indonesia, atau yang sekarang dikenal dengan istilah “Pekerja Migran Indonesia (PMI)” merupakan salah satu permasalahan yang tak kunjung menemukan titik temu. Salah satu sumber permasalahan terhadap penempatan PMI adalah terkait dengan Perjanjian penempatan. Perjanjian penempatan adalah perjanjian antara PMI dengan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) selaku agen yang menempatkan PMI di negara penempatan. Meskipun perjanjian penempatan ini merupakan syarat wajib dalam penempatan PMI, namun sering kali perjanjian ini dikesampingkan keberadaan dan pelaksanaannya. Pertanggung jawaban bagi pelanggar terhadap perjanjian penempatan juga menjadi permasalahan yang kurang mendapatkan perhatian bagi pemerintah dan masyarakat sehingga banyak PMI yang mendapatkan kerugian akibat eksistensi dari pelanggaran tersebut. Salah satu penyebab dari adanya permasalahan-permasalahan ini adalah kurangnya peran pemerintah dalam penempatan PMI dan kurangnya pengetahuan yang diberikan kepada PMI sebelum masa penempatan. Pemerintah melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri nampaknya kurang memberikan pengaruh untuk mencapai solusi terhadap permasalahan penempatan PMI ini. Dan setelah 13 tahun lamanya, akhirnya terdapat pembaharuan melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada bulan November 2017. Dengan adanya UU ini, diharapkan dapat meminimalisir permasalahan mengenai penempatan dan perlindungan PMI dengan meningkatkan peran pemerintah dalam segala proses penempatan dan perlindungan PMI dan memberatkan sanksi dan hukuman kepada setiap pelanggar.

Actions (login required)

View Item