GHEA NAWAFILLA, 071311233028 (2017) KEBIJAKAN PAPUA NUGINI DALAM KASUS PNG SOLUTION; POTRET PERANGKAP KETERGANTUNGAN. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_Fis.HI.06 18 Naw k.pdf Download (998kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_Fis.HI.06 18 Naw k.pdf Restricted to Registered users only until 9 February 2021. Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text (JURNAL) JURNAL_Fis.HI.06 18 Naw k.pdf Download (124kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini menjelaskan mengenai latar belakang suatu negara bersedia untuk kembali bekerjasama dengan negara lain meskipun sebelumnya memiliki pengalaman buruk ketika bekerjasama dengan negara tersebut. Dalam penelitian ini terkait dengan kembalinya Papua Nugini untuk menjalin kerjasama dengan Australia dalam bidang imigrasi. Australia merupakan negara yang diminati oleh pencari suaka hingga mengakibatkan meningkatnya kedatangan pencari suaka setiap tahunnya. Melihat hal ini, pemerintah Australia pun khawatir atas pertahanan nasionalnya terkait pencari suaka yang datang menggunakan perahu atau dikenal dengan manusia perahu. Kedatangan manusia perahu tersebut dinilai sebagai salah satu jalur masuknya imigran gelap ke Australia. Oleh karena itu, Australia memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan Papua Nugini dan Nauru dalam Pacific Solution pada tahun 2001 untuk bersedia menampung manusia perahu dari Australia. Namun dalam prakteknya, terjadi berbagai kejadian buruk dan menerima kontra dari masyarakat internasional. Meskipun memiliki pengalaman buruk dalam kerjasama di bidang imigrasi dengan Australia, Papua Nugini tetap menerima tawaran kerjasama Australia kembali dalam PNG Solution pada tahun 2013. Kebijakan Papua Nugini untuk kembali menerima tawaran kerjasama Australia inilah yang menarik untuk dibahas. Kebijakan Papua Nugini tersebut akan dijelaskan menggunakan perspektif Neo-Marxisme dengan melihat ketergantungan Papua Nugini terhadap Australia dalam bidang ekonomi, politik dan pertahanan. Dengan mengambil jangka waktu penelitian dari tahun 2001 hingga tahun 2013, penelitian ini menggunakan metologi kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan Papua Nugini untuk kembali menerima tawaran Australia dalam PNG Solution dikarenakan pemerintah Papua Nugini telah masuk dalam perangkap ketergantungan sehingga tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran tersebut.

Actions (login required)

View Item