UPAYA HUKUM BAGI ORANG YANG DIKEKANG KEMERDEKAANNYA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERKAIT PELANGGAR PERATURAN DAERAH (PERDA)

GILANG AKBAR GUSTAVIANO, 031311133078 (2018) UPAYA HUKUM BAGI ORANG YANG DIKEKANG KEMERDEKAANNYA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERKAIT PELANGGAR PERATURAN DAERAH (PERDA). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (abstrak)
abstrak.pdf

Download (96kB) | Preview
[img] Text (full text)
full text.pdf
Restricted to Registered users only until 9 February 2021.

Download (1MB)

Abstract

Pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan tugasnya menegakan Peraturan Daerah (Perda) dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dimana Satpol PP mendapatkan kewenangan dari peraturan perundang-undangan untuk membantu pemerintah daerah dalam menegakan perda. Wewenang Satpol PP dalam menegakan Perda hanya sebatas tindakan yang bersifat represif non yustisiil, dalam hal ini Satpol PP tidak dapat melakukan upaya paksa terhadap pelanggar Perda, khususnya dalam hal melakukan penahanan. Terdapat beberapa kasus dalam berita dimana Satpol PP melakukan tindakan represif dalam menegakan Perda. Isu hukum penelitian ini yaitu: a. Kewenangan Satpol PP dalam melakukan penahanan untuk menegakan Perda dan b. Upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pelanggar Perda yang ditahan oleh Satpol PP. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Kewenangan Satpol PP dalam menegakan Perda diatur di berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-undang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, serta dalam Peraturan Daerah. Kewenangan Satpol PP dalam melakukan penahanan berpijak pada KUHAP dimana Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan kepada pelanggar Perda apabila telah diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan dalam prosesnya Satpol PP yang telah diangkat sebagai PPNS harus berkoordinasi dengan Penyidik Polri

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK FH 58/18 Gus u
Uncontrolled Keywords: kewenangan satpol pp, penahanan, peraturan perundang-undangan
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
GILANG AKBAR GUSTAVIANO, 031311133078UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorPrilian Cahyani, SH.,S.A.P.,M.H.LLUNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 08 Feb 2018 19:00
Last Modified: 08 Feb 2018 19:00
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/69567
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item