EKSISTENSI PAJAK DAERAH SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA GOOD FINANCIAL GOVERNANCE

GALIH ARYA PRATHAMA, SH, 031324153009 (2018) EKSISTENSI PAJAK DAERAH SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA GOOD FINANCIAL GOVERNANCE. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (abstrak)
abstrak.pdf

Download (59kB) | Preview
[img] Text (full text)
full text.pdf
Restricted to Registered users only until 20 February 2021.

Download (1MB)

Abstract

Peningkatan Kapasitas Daerah dalam mengelola kebutuhan Pembangunan Daerah yang disertai dengan Pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, menimbulkan implikasi berupa peningkatan kebutuhan akan Dana Pembangunan, sedangkan Daerah tidak dapat terus menggantungkan pemenuhan kebutuhan tersebut kepada Pemerintah Pusat. Menyikapi hal tersebut, dalam melaksanakan Otonomi, Daerah diberi tambahan Kewenangan pengelolaan Keuangan. Kewenangan tambahan Pemerintah Daerah tersebut, menciptakan tuntutan kepada Daerah untuk menjadi kreatif dan lebih fokus dalam mencapai Sasaran Pemerintahan yang telah ditetapkan. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam bentuk pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka suatu daerah harus dapat mengenali Potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilliki. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali potensi yang berasal dari sumber-sumber Keuangannya sendiri, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya, yang salah satunya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber Penerimaan Keuangan Daerah. Kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi suatu Pemerintahan Daerah, akan memberikan dukungan secara positif terhadap kemandirian Daerah dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk membangun daerah melalui pengalokasian anggaran ke dalam APBD. Sehingga, semakin besar sumber Pendapatan yang berasal dari Potensi yang dimiliki suatu daerah, maka semakin leluasa Daerah tersebut untuk mengakomodasikan kebutuhan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK TH 11/18 Pra e
Uncontrolled Keywords: Otonomi Daerah, Dana Pembangunan, Kewenangan, Pendapatan Asli Daerah
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
GALIH ARYA PRATHAMA, SH, 031324153009UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSri Winarsi, Dr.,S.H.,M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 19 Feb 2018 18:48
Last Modified: 19 Feb 2018 18:48
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/69856
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item