SISTEM PEMIDANAAN PENJARA DAN ATAU DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI

DANDENI HERDIANA, S.H., 031414153081 (2018) SISTEM PEMIDANAAN PENJARA DAN ATAU DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (abstrak)
abstrak.pdf

Download (168kB) | Preview
[img] Text (full text)
full text.pdf
Restricted to Registered users only until 23 February 2021.

Download (1MB)

Abstract

Penerapan ketentuan pidana dan atau denda untuk tindak pidana korupsi adalah tidak tepat karena sifat dari tindak pidana korupsi yang sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa sehingga ketentuan pidana yang memungkinkan untuk diputuskan hukuman pidana denda saja terhadap tindak pidana korupsi seharusnya ditiadakan supaya tidak menimbulkan kerancuan dalam penafsiran pengertian pidana penjara dan atau denda yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Adapun mengenai penerapan pidana penjara dan/atau denda dalam tindak pidana di bidang cukai, dari putusan-putusan pengadilan sebagaimana diuraikan dalam pembahasan tesis penulis sebelumnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengenaan hukuman pidana denda saja terhadap tindak pidana di bidang cukai yang ketentuan pidananya memuat ketentuan “pidana penjara dan/atau denda” bukan merupakan kesalahan penerapan hukum walaupun terdapat ketentuan pidana penjara minimum khusus, yaitu 1 (satu) tahun penjara (vide Pasal 54 UU No.39/2007 Tentang Perubahan UU No.11/1995 Tentang Cukai). Sebagaimana halnya dalam tindak pidana korupsi, menurut pendapat Penulis, Mahkmah Agung mendasarkan pertimbangannya kepada jenis dan sifat tindak pidana cukai yang penegakan hukumnya bertujuan untuk optimalisasi penerimaan Negara, sehingga penjatuhan hukuman pidana penjara bukan merupakan hal yang utama untuk dijatuhkan dalam tindak pidana di bidang cukai cukai. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terpidana Ni Ketut Ari Susanti dan Baharudin Paminta yang memandang bahwa penjatuhan hukuman pidana denda saja serta penjatuhan pidana penjara di bawah batas minimum dalam pasal tersebut merupakan kesalahan penerapan hukum, maka seharusnya pertimbangan yang sama juga dapat diterapkan dalam tindak pidana cukai yang ketentuan pidananya sama-sama memuat pidana penjara minimum dan bersifat kumulatifalternatif (pidana penjara dan/atau denda

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK THD 01/18 Her s
Uncontrolled Keywords: Pidana Penjara Dan Atau Denda, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Di Bidang Cukai
Subjects: K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
DANDENI HERDIANA, S.H., 031414153081UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorDidik Endro Purwoleksono, Prof.,Dr.,S.H.,M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 22 Feb 2018 19:11
Last Modified: 22 Feb 2018 19:20
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/70016
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item