EVEKTIFITAS PEMBEBASAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENUNGGAK PAJAK SETELAH DIBERLAKUKANNYA TAX AMNESTY

ANTON ZULKARNAEN, S.H., 031514153065 (2018) EVEKTIFITAS PEMBEBASAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENUNGGAK PAJAK SETELAH DIBERLAKUKANNYA TAX AMNESTY. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (abstrak)
abstrak.pdf

Download (126kB) | Preview
[img] Text (full text)
full text.pdf
Restricted to Registered users only until 23 February 2021.

Download (1MB)

Abstract

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Permasalahan dalam tesis ini yaitu: Apa hakikat adanya pembebasan sanki pidana dalam Pengampunan Pajak, Bagaimanakah implikasi pembebasan sanksSanksi Pidana atau ancaman sanksi pidana setelah berakhirnya pelaksanaan pengampunan pajak. Salah satu tujuan Tax Amnesty untuk membangun Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat Harta, baik di dalam maupun diluar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Selain itu, tax amnesty juga dipercaya menjadi sistem alat deteksi untuk mengetahui wajib pajak mana yang tidak patuh dalam membayar pajak. Tetapi perlu diingat Penerapan sanksi pidana di bidang perpajakan bersifat ultimum remedium, artinya hukum pidana atau sanksi pidana baru diterapkan apabila upaya-upaya lain telah dilakukan tetapi tidak membawa pengaruh sama sekali atau dengan kata lain tidak membawa efek jera baik bagi sipelaku maupun calon pelaku. Berakhirnya program tax amnesty beberapa waktu lalu, telah mengahasilkan penambahan basis data sebagai salah satu tujuan dari program pengampunan pajak belumlah signifikan. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sebelum program pengampunan pajak diluncurkan, wajib pajak yang baru mendaftar dari periode Januari–Juni totalnya berjumlah 19.226, sedangkan pasca pengampunan pajak penambahan wajib pajak baru totalnya adalah 26.911. Angka ini menunjukkan bahwa tak ada kenaikan signifikan dari penambahan wajib pajak setelah adanya program tax amnesty. Padahal, idealnya penambahan tax base minimal 10 persen dari total jumlah wajib pajak saat ini yang berjumlah 28 juta. Artinya, harusnya ada 3 juta wajib pajak yang terdaftar pasca penyelenggaraan tax amnesty. Tetapi faktanya, angka tersebut masih jauh dari angka ideal. Berdasar data diatas, perlu adanya keseriusan dari pemerintah untuk menegakkan law enforcement bagi wajib pajak yang menunggak pajak dan belum mengikuti tax amnesty. Pembebasan sanksi pidana dan sanski administrasi dirasa memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pelaksanaan tax amnesty. Kedua hal ini memang saling terkait karena tanpa adanya penghapusan sanksi pidana, kebijakan tax amnesty yang diterapkan pemerintah tidak akan menarik bagi wajib pajak yang mengemplang pajak

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK THD 03/18 Zul e
Uncontrolled Keywords: Pembebasan Sanksi Pidana, Tax Amnesty
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ2321-2323 Tax incidence. Tax shifting. Tax equity
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ANTON ZULKARNAEN, S.H., 031514153065UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSarwirini, Dr.,S.H.,M.SUNSPECIFIED
Depositing User: Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id
Date Deposited: 22 Feb 2018 22:00
Last Modified: 22 Feb 2018 22:00
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/70031
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item