Implementasi Kebijakan Dalam Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Agung Setyabudi Laksono (2015) Implementasi Kebijakan Dalam Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

[img] Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf

Download (467kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf

Download (94kB)
[img] Text (BAB 1)
3. Bab I PENDAHULUAN.pdf

Download (192kB)
[img] Text (BAB 2)
4. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.pdf
Restricted to Registered users only until 27 March 2023.

Download (298kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3)
5. BAB III METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Registered users only until 27 March 2023.

Download (196kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
6. BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.pdf
Restricted to Registered users only until 27 March 2023.

Download (302kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5)
7. BAB V PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Registered users only until 27 March 2023.

Download (281kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 6)
8. BAB VI PENUTUP.pdf
Restricted to Registered users only until 27 March 2023.

Download (182kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (18kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
10. LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only until 27 March 2023.

Download (456kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini dapat mendeskripsikan implementasi Kebijakan Dalam Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta dapat menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi pada implementasi Kebijakan Penataan Berbasis Kompetensi sebagai kebijakan dalam meningkatkan kualitas pegawai serta mencari pemecahan masalah yang terjadi. Dengan mengunakan pola dan metode manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen,pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Kerangka pembahasan implementasi kebijakan dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan teori atau model implementasi kebijakan Donald Van Metter dan Carl Varn Horn, model Merilee S. Grindle dan model menurut Sabatier dan Mazmanian. Implementasi kebijakan dalam pembahasan penelitian ini dibatasi pada: karakteristik masalah kebijakan dari aspek 1) kesulitan-kesulitan teknis, 2) keragaman kelompok sasaran serta 3) derajat perubahan perilaku yang diharapkan; serta variabel yang mempengaruhi implementasi di lapangan yang dibagi menjadi variabel internal dan variabel eksternal. Variabel internal terdiri dari : 1) aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, 2) kejelasan tujuan dan manfaat, 3) sumberdaya, 4) karakteristik agen pelaksana, dan 5) integrasi organisasi pelaksana. Sedangkan variabel eksternal terdiri dari : 1) kondisi sosio, ekonomi dan teknologi, 2) dukungan publik, dan 3) komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana. Hasil penelitian bahwa dari sisi peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam hal penataan pegawai sudah cukup bagus untuk menjadi pedoman, sehingga peran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur serta Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan manajemen kepegawaian yaitu penataan pegawai. Inovasi kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur menandakan bahwa dinas ini sangat responsif sekali dalam hal menajemen kepegawaian diantaranya penataan pegawai,yang dimana sudah memunculkan nama-nama jabatan sejumlah 900 dengan acuan PERMENPAN dan PERKA BKN yang sesuai dengan kondisi pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya Satuan Kerja Pemerintah Daerah menindaklanjuti nama-nama jabatan yang telah dimunculan untuk segera diterapkan di pegawainya. Peran serta Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam penataan sangatlah penting apabila Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tidak mendukung dan merapkannya akan menjadi suatu faktor penghambat optimalisasi Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan good govermance dan clean government serta mencetak pegawai yang memiliki pola pikir meritsytem dan merittrokasi.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TP.03/18 Lak i
Uncontrolled Keywords: kebijakan, implementasi kebijakan, penataan pegawai berbasis kompetensi
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General) > H61-97 Policy sciences
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3220 Public policy
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Magister Ilmu Politik
Creators:
CreatorsNIM
Agung Setyabudi LaksonoNIM071143012
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorJusuf IriantoNIDN0006056506
Thesis advisorUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Depositing User: Mrs Nadia Tsaurah
Date Deposited: 15 Mar 2018 19:01
Last Modified: 27 Mar 2020 03:21
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/70889
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item