PERIZINAN SEBAGAI INSTRUMEN YURIDIS DALAM PELAYANAN PUBLIK

TATIEK SRI DJATMIATI, Prof. (2007) PERIZINAN SEBAGAI INSTRUMEN YURIDIS DALAM PELAYANAN PUBLIK. Fakultas Hukum, Surabaya Universitas Airlangga. (Unpublished)

[img]
Preview
Text (fulltext)
KKB KK PG-33-11 Dja p.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Indonesia sungguh demikian kaya, dengan hamparan gunung, hutan dan lautan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tidak berlebihanlah kiranya kalau Presiden R.I Pertama, Soekarno mengatakan bahwa kekayaan bumi pertiwi ini laksana untaian ratna mutu manikam ••••••: bak zamrud katulistiwa. Namun sungguh patut disayangkan, bahwa di negara kita yang indah dan kekayaan alam yang berlimpah, telah terjadi berbagai macam pencemaran dan pengrusakan kekayaan alam Indonesia. Kasus-kasus Perizinan di tingkat pusat dan daerah illegal loging, illegal fishing, illegal mining seolah lekat dalam dinamika kehidupan kita. Demikian berbagai problem perizinan di daerah mulai perizinan reklame, IMB, sampai izin tower yang lagi marak dan lain-lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan, karakter dan fungsi izin disalahgunakan atau diabaikan.

Item Type: Other
Additional Information: KKB KK PG.33/11 Dja p ; PG.33/11 Dja p-2
Uncontrolled Keywords: PERIZINAN, INSTRUMEN YURIDIS, PELAYANAN PUBLIK
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3400-3431 Administrative law
Divisions: Pidato Guru Besar
Creators:
CreatorsEmail
TATIEK SRI DJATMIATI, Prof.UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
UNSPECIFIED-, -UNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 25 Mar 2018 21:48
Last Modified: 10 May 2018 23:14
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/71258
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item