KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STATE FINANCIAL LOSS) SEBAGAI SYARAT DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016

ALDONOVAN WALID, 031311133041 (2018) KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STATE FINANCIAL LOSS) SEBAGAI SYARAT DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (Abstrak)
FH. 103-18 Wal k Abstrak.pdf

Download (159kB) | Preview
[img] Text (fulltext)
FH. 103-18 Wal k.pdf
Restricted to Registered users only until 29 March 2021.

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Tindak pidana korupsi mengakibatkan negara mengalami banyak kerugian. Karena sebagian besar pelaku korupsi mengakibatkan negara rugi dan dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus korupsi yaitu delik merugikan keuangan negara jumlahnya sangat banyak dibandingkan dengan delik korupsi yang lain. Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menghapus kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada pendapat yang pro, namun banyak juga pendapat yang kontra dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Karena kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti jumlahnya. Padahal masih banyk perdebatan mengenai lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara karena tindak pidana korupsi. Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 membuat Laporan Kerugian Keuangan Negara dari BPK menjadi syarat yang harus ada saat penyidikan tindak pidana korupsi

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH. 103-18 Wal k
Uncontrolled Keywords: ratio decidendi, korupsi, keuangan negara, penyidikan
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking > HG1811-2351 Special classes of banks and financial institutions
H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration > HV7551-8280.7 Police. Detectives. Constabulary > HV8031-8080 Police duty. Methods of protection > HV8073-8079.35 Investigation of crimes. Examination and identification of prisoners
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ALDONOVAN WALID, 031311133041UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Depositing User: Tatik Poedjijarti
Date Deposited: 28 Mar 2018 19:51
Last Modified: 28 Mar 2018 19:51
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/71424
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item