HERMAN, 031170122 (2018) PENYELESAIAN PERKARA ANTARA PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA. Disertasi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (Abstrak)
Dis.H. 15-18 Her p Abstrak.pdf Download (97kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Fulltext)
Dis.H. 15-18 Her p.pdf Restricted to Registered users only until 4 May 2021. Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang diharapkan dapat berfungsi dalam penataan keadilan sebagai sarana pengendalian sosial dan mewujudkan keinginan masyarakat untuk memperoleh keadilan dirasakan kurang maksimal dan tidak memberikan porporsi yang seimbang antara perlindungan terhadap korban dan pelaku tindak pidana. Fokus perlindungan masih diberikan kepada pelaku sementara korban hanya sebagai pelengkap saja dan bersifat pasif. Terkait dengan persoalan pelaku dan korban tindak pidana dalam menyelesaikan konflik sebagai akibat adannya tindak pidana penulis mengkajinya dalam penelitian disertasi dengan judul Penyelesaian Perkara Antara Pelaku Dan Korban Tindak Pidana. Berdasarkan isu hukum yang muncul kemudian adalah hakikat penyelesaian perkara antara pelaku dan korban tindak pidana serta bagaimana reformulasi kebijakan Hukum Pidana dalam mengimplemetasikan hakikat penyelesaian perkara pidana antara korban dan pelaku tindak pidana dalam hukum pidana. Penyelesaian perkara melalui mediasi penal bersumber dari Pancasila berdasarkan asas musyawarah dan mufakat yang memiliki tujuan utama yaitu perdamaian untuk para pihak sehingga mencegah konflik berkepanjangan serta pendekatan retorative justice dalam penyelesaian perkara antara pelaku dan korban tindak pidana. Berdasarkan temuan disertasi disarankan dua, yaitu: 1. Hasil penelitian penulis bahwa hakikat penyelesaian perkara antara pelaku dan korban kejahatan adalah untuk menjaga eksistensi hukum adat, menjamin pemenuhan hak-hak korban kejahatan, mewujudkan sistem pertanggungjawaban pidana yang berorentasi pada korban kejahatan serta menguranggi beban negara dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Penyelesaian perkara melalui mediasi penal bersumber dari Pancasila berdasarkan asas musyawarah dan mufakat yang memiliki tujuan utama yaitu perdamaian untuk para pihak sehingga mencegah konflik berkepanjangan. Tujuan aksiologi tersebut bermuara pada perdamaian (peace) yang berparadigma kemanfaatan; 2. Reformulasi kebijakan hukum pidana dalam penyelesaian perkara pidana antara korban dan pelaku kejahatan sebagai implementasi dari model dual track system, dimana mediasi penal sebagai pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada,baik dilakukan pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan sidang pengadilan maupun pada tahap pelaku menjalankan sanksi pidana penjara di lembaga pemasyarakatan terhadap tindak pidana tertentu.
| Item Type: | Thesis (Disertasi) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 Dis.H. 15-18 Her p | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Mediasi Penal, Pelaku, Korban | |||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV6001-7220.5 Criminology > HV6250-6250.4 Victims of crimes. Victimology K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K970 Compensation to victims of crime. Reparation |
|||||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Tatik Poedjijarti | |||||||||
| Date Deposited: | 04 May 2018 01:29 | |||||||||
| Last Modified: | 04 May 2018 01:29 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/72168 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
 |
View Item |