GILBERT JOSUA HUTAURUK, 031411131121 (2018) BENTUK PERLINDUNGAN RAHASIA BANK DALAM RANGKA KETERBUKAAN INFORMASI PERPAJAKAN. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (Abstrak) FH. 115-18 Hut b Abstrak.pdf Download (15kB) | Preview
	Text (Fulltext) FH. 115-18 Hut b.pdf Restricted to Registered users only until 21 June 2021. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan Pasal 40-44 Undang-Undang Perbankan yang mengatur mengenai rahasia bank, Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank mengenai keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali untuk kepentingan perpajakan, peradilan, penyelesaian kasus perdata serta dalam rangka tukar menukar informasi antar bank. Seiring berjalannya waktu semenjak Undang-Undang Perbankan terakhir diperbaharui pada tahun 1998, dunia perbankan Indonesia telah menjalankan ketentuan tersebut dengan baik hingga Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan pada tanggal 8 Mei 2017. Yang menjadi persoalan adalah ketentuan UU 9/2017 tersebut masih memiliki konlik norma dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Selain itu, jikalau ketentuan tersebut benar-benar diterapkan, maka prinsip rahasia bank menjadi tidak berlaku lagi, terlebih pada ketentuan Pasal 8 UU 9/2017 yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan rahasia bank sebelum peraturan ini ada dinyatakan tidak berlaku.

Actions (login required)

View Item