PEMBATASAN HAK KEBEBASAN BERSERIKAT, BERKUMPUL DAN MENGELUARKAN PENDAPAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN)

FAKHRIY ILMULLAH, 031211132010 (2017) PEMBATASAN HAK KEBEBASAN BERSERIKAT, BERKUMPUL DAN MENGELUARKAN PENDAPAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK_FH.119 18 Ilm p.pdf

Download (97kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
FULLTEXT_FH.119 18 Ilm p.pdf
Restricted to Registered users only until 29 June 2021.

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Terdapat permasalahan yang menarik berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, yaitu pembatasan kebebasan hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada aturan Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas tersebut terdapat beberapa ketentuan yang membatasi kebebasan terhadap warga negara Indonesia dalam menggunakan haknya, yaitu hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 59 ayat 4 huruf c Perppu Ormas yang menyatakan “Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Pasal tersebut dengan jelas mengatur pembatasan kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat oleh negara terhadap individu, hal ini terlihat dalam frasa kata “dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan”. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah pembatasan kebebasan hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dengan rumusan masalah sebagai berikut : (1) Konsep hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam hak asasi manusia. (2) Pembatasan hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH.119/18 Ilm p
Uncontrolled Keywords: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Pembatasan Hak, Hak berserikat, Hak berkumpul, Hak Mengeluarkan Pendapat.
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM
FAKHRIY ILMULLAH, 031211132010UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorM. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M.UNSPECIFIED
Depositing User: mhs PKL UNAIR
Date Deposited: 10 Jul 2018 17:14
Last Modified: 10 Jul 2018 17:14
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/72727
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item